Selasa, 04 Agustus 2015

Otokrasi Di Tengah-tengah Demokratisasi


Pada tahun 1939, psikolog Kurt Lewin dan tim risetnya mencoba mengkarakterisasikan berbagai gaya kepemimpinan melalui penelitian terhadap tiga kelompok anak. Setiap kelompok memiliki pemimpin yang dicirikan sebagai otokratis, demokratis, atau delegatif. Anak-anak diminta oleh pemimpinnya untuk menyelesaikan sebuah proyek seni dan kerajinan. Para peneliti mengamati perilaku anak-anak dalam menanggapi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.
Pada tahun 2009, psikolog organisasi Richard L. Daft dan Andrew Pirola-Merlo melakukan teknik penelitian yang sama dengan studi Lewin untuk menguji bahwa gaya kepemimpinan otokratis, demokratis dan delegatif masih tetap relevan. Hasilnya, gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter membuat kesenjangan antara yang memberikan perintah dan yang diharapkan mengikuti perintah tersebut.
Gaya otokrat cenderung membuat keputusan secara independen namun cenderung menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan dan membuat para pengikutnya merasa dikecualikan. Lewin menemukan bahwa kreativitas menurun di bawah kepemimpinan otokratis. Sementara itu, Daft dan Pirola-Merlo mengidentifikasi gaya kepemimpinan otokratik membuat penguasaan menjadi terpusat. Otoritas memiliki kontrol yang ketat terhadap situasi.
Dalam konteks organisasi, karyawan tidak dimintai masukan. Dalam konteks politik, konstituen hanya  mengikuti tuntutan pemimpin. Apakah gaya ini buruk? Tidak selalu, karena gaya ini dapat digunakan secara eksklusif oleh seorang pemimpin, atau dapat digunakan ketika tersedia sedikit waktu untuk membuat keputusan atau berkonsultasi dengan orang lain.
Lewin menemukan bahwa para pemimpin demokrasi umumnya lebih efektif daripada otokrat. Pemimpin yang demokratis menawarkan bimbingan kepada anggota tim mereka dan meminta masukan dari mereka untuk membuat keputusan. Dalam studi Lewin, anak-anak dalam kelompok demokratis memiliki output yang kurang dari kelompok otoriter. Akan tetapi pekerjaan mereka lebih berkualitas.  Pirola-Merlo mencatat bahwa para pemimpin demokratis mendorong anggota kelompok berpartisipasi, tetapi mempertahankan hal-hal yang penting. Gaya ini menciptakan keseimbangan, membantu anggota tim merasa dihargai dan sejalan lagi dengan pemerintah demokratis Barat.
Namun bagaimana realitas di lapangan? Terlepas dari kenyataan bayaknya negara-negara Amerika Latin telah pindah ke demokrasi, namun berapa bukti menunjukkan warga yang tinggal di daerah pinggiran terus hidup di bawah kekuasaan yang tidak demokratis. Ini mengukuhkan anggapan bahwa kemajuan berdemokrasi secara teritori tidak otomatis menghasilkan pemerataan demokrasi. Mekanisme demokrasi hanya terbatas pada tingkat nasional.
Banyak negara-negara demokrasi baru yang masih dalam kategori -- yang oleh para ahli disebut sebagai "rezim penjajaran" sebagai prevalensi rezim sub-nasional yang tidak demokratis yang hidup bersama pemerintah nasional yang demokratis. Inti dari pandangan ini adalah politik klientalis yang sudah mengakar khususnya di negara-negara bagian yang relative miskin seperti di wilayah Timur Laut Brazil.  Presiden José Sarney (1985-1990) misalnya, memiliki sekutu militer sejak dia menjabat Gubernur Maranhão. Penggantinya, Fernando Collor (1990-1992) adalah keturunan klan politik dari negara bagian di Northeastern yang miskin, Alagoas, sehingga mengukuhkan pemerintahan konservatif.
Bahkan dua presiden berturut-turut yang berniat melawan  otoritarianisme, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) dan Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), tidak bisa menghapus kesan masih kuatnya kubu konservatif. Beberapa pengamat Brazil percaya bahwa demokratisasi negara bisa melonggarkan cengkeraman bos lokal yang mempertahankan pengaruh mereka di negara-negara bagian seperti Bahia, Maranhão, Ceara, dan Alagoas. Namun dalam pemilihan tahun 2006, tidak hanya memenangkan lzula dalam pemilihan ulang, sejumlah politisi kiri menguasai kursi gubernur di negara-negara miskin.
Dalam proses peralihan ke rejim demokratik, terdapat di beberapa fenomena yang menarik. Salah satunya adalah hubungan saling menguntungkan dan bermotif bukan sekadar ekonomi melainkan kepentingan. Pemerintah pusat mendukung otokrat di negara-negara bagian dengan cara mengamankan sumber daya ekonomi yang mereka butuhkan untuk mengkonsolidasikan rezim mereka, sebaiknya pemerintah negara bagian memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada pemerintah pusat,tak peduli apapun partainya. Itu sebabnya, banyak ahli menyimpulkan bahwa demokrasi di Brazil seakan terprogram untuk melanggengkan pemerintahan yang konservatif.
Demokrasi di Amerika Latin, nyata-nyata tidak melahirkan pemerintahan yang demokratis. Karena kekuatan ekonominya, negara bagian bisa “mengalahkan” kewenangan pemerintahn pusat. "Ini negara bagian saya," teriak José Murat (1998-2004), Gubernur Oaxacan dari Institutional Revolutionary Party (PRI) ke salah satu pejabat federal yang disandera di “negaranya." "Dan saya yang  memutuskan siapa yang bertemu dengan siapa, dan apakah Anda mengadakan pertemuan di Oaxaca atau tidak."
Pada Agustus 2002, dua tahun setelah demokratisasi di Meksiko berlangsung, sekelompok pejabat federal dari Kementerian Pembangunan Sosial (Sedesol) diculik di kota Oaxaca Mitla. Saat dicuik, para pejabat federal tengah melakukan perjalanan ke selatan dari Kota Meksiko untuk menjawab klaim diajukan oleh sebagian walikota dari Partai Aksi Nasional (PAN) yang berkuasa di Oaxaca.
Para walikota tadi berpendapat bahwa pemerintahan pusat yang dipimpin PRI tidak mendistribusikan program Sedesol sesuai dengan kriteria kelayakan.  Para walikota tadi juga menyatakan bahwa PRI mengalokasikan dana program hanya untuk sekutu politik dan pendukungnya. Akibatnya dana tidak menjangkau pendukung pemerintah kota yang dipimpin PAN. 
Saat itu Gubernur marah. Dia ingin menunjukkan kepada Josefina Vázquez Mota, Sekretaris Sedesol 2000-2006, bahwa pejabat federal PAN tidak bisa ikut campur dalam politik daerah Oaxacan. Apalagi mendikte gubernur tentangb bagaimana program sosial federal harus didistribusikan. Secara tidak langsung, ini juga ingin mengirim pesan yang jelas: Presiden PAN Vicente Fox (2000-2006) telah melanggar batas kewenangan gubernur atau negara bagian Oaxaca.
Tak lama setelah episode ini, pemerintah federal menolak menandatangani perjanjian bantuan sosial berikutnya dan mengambil tindakan lain untuk menentang dan melemahkan rezim di Oaxacan. Meskipun ada upaya dari pemerintah federal merongrong rezim sub-nasional yang tidak demokratis di Oaxaca (SUR), Murat, dan penggantinya Ulises Ruiz, berhasil menjaga rezim tetap hidup dengan mengandalkan dukungan koalisi lokal yang kokoh, terutama pada dukungan dari elite partai lokal .
Episode ini menggambarkan masih berlangsungnya praktek demokratis mapan subnasional 'setelah demokratisasi nasional Meksiko pada tahun 2000. Ini juga mengungkapkan aspek-aspek penting dari hubungan antara presiden yang demokratis dan beberapa rejim otokrat di level negara bagian. Dalam kasus Murat misalnya, fenomena itu menunjukkan ketidakmampuan presiden memegang kekuasaan atas salah satu penguasa demokratis yang paling bandel di Meksiko serta ketidakmampuan presiden untuk mendisiplinkan dan mendapatkan kerjasama gubernur.
Dari perspektif lain, episode itu menyoroti posisi gubernur dan kapasitasnya dalam menantang otoritas presiden serta kemampuannya mempertahankan rezim yang tidak demokratis meskipun pemerintah federal berupaya melemahkannya.
Sebuah pola yang berbeda dari hubungan antara pemerintah antara Presiden yang demokratis dan otokrat subnasional ada di negara tetangga Oaxaca, Puebla, yang juga salah satu yang paling negara bbagian yang tidak demokratis di Meksiko. Tidak seperti Oaxaca, kehadiran politik PAN dalam negara bagian yang secara tradisional diperintah PRI selalu signifikan. Rata-rata 9,64 persen kota-kota di Oaxaca antara 1998 dan 2007 diperintah oleh PAN. Di Puebla – selama periode yang sama -- rata-rata 19,47 persen kota yang diperintah oleh PAN.
Banyaknya wilayah kota yang diperintah PAN memunculkan tantangan bagi Gubernur Poblano dari PRI -- Edward Gibson (2005 - 2013), melaksanakan strategi kontrol terbatas. Dalam era kepresidenan PAN (2000-12), kehadiran yang lebih besar dari PAN di kota Puebla itu menjadi penting untuk memfasilitasi kapasitas Presiden dari PAN memegang kekuasaan dan kontrol melalui organisasi lokal mereka, negara dan otokrat subnasionalnya. Kontrol yang lebih besar Gubernur poblano, pada gilirannya, sangat menentukan untuk mendorong dan akhirnya mendapatkan kerja sama politik dari otokrat Puebla ini.
Namun karena pengaruh presiden, mau tidak mau membuat Gubernur Poblano bekerjasama dengan otokrat di Puebla. Tidak seperti rekan-rekan mereka Oaxacan, Gubernur Poblano dianggap sebagai sekutu politik utama presiden PAN. Selanjutnya, berbeda dengan SUR Oaxaca, SUR Puebla ini jarang terlihat sebagai ancaman. Sebaliknya, presiden PAN melihat cocok untuk mempertahankan dan mereproduksi rezim politik Puebla meskipun pemerintahannya tidak demokratis.
Beberapa studi menunjukkan bahwa gubernur yang tidak demokratis di beberapa negara bagian di Amerika Latin menjadi mitra kunci dalam membangun koalisi. Mereka mengontrol ketat mesin-mesin partai lokal.  Para gubernur di SUR dapat memberikan penilaian yang berdampak pada penentuan arah pembangunan nasional jangka menengah dan umum. Selain itu, gubernur yang tidak demokratis dapat memberikan dukungan legislatif untuk meloloskan RUU. Akhirnya, gubernur ini dapat membantu menjaga stabilitas politik dan mengelola ancaman keamanan, sehingga membantu presiden di daerah yang memiliki strategis bagi keamanan dan pemerintahan nasional. Misalnya, gubernur bandel yang biasanya mengontrol pasukan paramiliter, dapat ditugaskan sebagai mewakili misi presiden dalam  mengelola ancaman keamanan pada wilayah geografis utama.
Buku ini sangat berharga bagi para pengambil keputusan dan peminat politik terutama di bidang ekonomi dan politik ekonomi. Ada pembelajaran dari peristiwa di Brazil misalnya. Salah satu kekecewaan yang muncul pada dua dekade pertama demokrasi Brasil setelah transisi tahun 1985 juga penjajaran institusi demokrasi di tingkat nasional dan kelanjutan dari pemerintah semi dan tidak demokratis di beberapa negara bagian di Brazil. Banyak ahli menyimpulkan bahwa demokrasi di Brazil seakan terprogram untuk melanggengkan pemerintahan yang konservatif.  
Kedua, seperti yang dipaparkan di Bab 2 buku ini, kekuasaan otocratik memang cenderung korup. Paling tidak untuk melaggengkan kekuasaan presiden mengeksplorasi sumber daya kelembagaan dan ekonomi untuk melanggengkan kekuasaannya. Dua sumber utama untuk mengontrol otokrat, pertama adalah organisasi partai dan atau kedua, adalah dana federal yang dialokasikan untuk daerah. Pemerintahan otokrat subnasional di beberapa wilayah Brazil misalnya, menggunakan dua sumber yang berbeda untuk mencegah gangguan-gangguan mapan di level nasional: otonomi fiskal mereka vis-à-vis pemerintah pusat, dan sifat struktur negara lokal yang memfasilitasi konsentrasi kekuasaan di tangan penguasa.