Sabtu, 22 Agustus 2015

PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN

Sampai beberapa tahun lalu para ekonom pembangunan menempatkan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting bagi pencapian pembangunan. Disini PDB digunakan sebagai kriteria yang diperlukan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yang seringkali memberi sedikit kebebasan individu dan hak asasi manusia.
Ilustrasinya, dunia sempat sangat memuji pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Bahkan Bank Dunia  menerbitkan buku khusus, The East Asian Miracle: Economic, Growth and Public Policy (1993) yang membahas kesuksesan ekonomi yang terjadi di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.
Model pembangunan yang menekankan pada petumbuhan dimulai dari gagasan W.W Rostow yang amat dikenal sepanjang tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Menurut Rostow seperti dikutip Korten (1984), proses pembangunan dapat dipandang sebagai rangkaian tahap pertumbuhan keluaran produksi berurutan yang dicapai melalui penanaman modal dalam kapasitas produksi yang berteknologi modern. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu negara, tergantung pertama-tama pada pencapaian tingkat penanaman modal yang diperlukan birokrasi pemerintah mengorganisasi masyarakat menjadi satuan-satuan produksi yang efisien dan dikendalikan secara terpusat.
Di bawah pengendalian ketat birokrasi pemerintah yang seringkali cenderung berkembang eksesif, sistem-sistem pengolahannya secara konsisten dirancang untuk memaksimalisasi tingkat pertumbuhan sistem sebagai keseluruhan. Pendekatan pembangunan demikian, dapat disebut model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan atau yang berpusat pada produksi. Upaya yang dilakukan adalah pemilihan struktur produksi dan kesempatan kerja yang terencana, guna meningkatkan porsi industri jasa dan manufaktur.
Proses ini diharapkan mempunyai pengaruh luas terhadap penduduk, melalui “tetesan ke bawah” (Trickle-Down Effect), sehingga kaum miskin terkena ke dalam proses modernisasi ekonomi dan ikut menikmati hasil-hasilnya. Namun dalam intinya, model ini mementingkan produksi, tampil semata-mata dengan tujuan meraih sasaran-sasaran produksi dan bukan sasaran yang diinginkan rakyat banyak dengan keyakinan bahwa rakyat dengan sendirinya akan memetik manfaat sesudah sasaran produksi tercapat (Korten, 1984).
Pada kenyataannya, pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi, akhirnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan. Salah seorang pengamat usaha pembangunan secara terencana, Sazanami menyimpulkan bahwa kekurangberhasilan upaya-upaya pembangunan yang terlalu menekankan aspek pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap aspek pembangunan yang lebih luas.
Model pembangunan pertumbuhan seperti ini, memang telah menunjukkan hasil-hasil yang amat menggembirakan dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi observasi yang dilakukan oleh pengamat pembangunan selama dua dekade ini sampai kepada kesimpulan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut ternyata tidak diikuti oleh kemajuan-kemajuan sosial yang seimbang (Effendi, 1989).
Beberapa testimoni yang diberikan oleh para pelaku pembangunan juga memberikan gambaran bahwa pembangunan yang orientasi pertumbuhan ekonomi cenderung berbanding terbalik dengan demokrasi. Dalam wawancaranya dengan Majalah the Economist, bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (The Economist, 27 August 1994, p. 15) mengangkat soal nilai-nilai Asia. Lee menjelaskan bahwa kebudayaan Asia yang menekankan ketaatan pada otoritas kelompok, kerja keras, keluarga, penghematan dan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan belum pernah terjadi sebelumnya pada era paskaperang di Asia.
Nilai-nilai ini dikatakan memiliki komponen politis dalam rezim-rezim soft authoritarian (otoritarian terselubung) yang dominan di Asia Tenggara. Lee juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan otoriter yang soft membuat Singapura bisa  mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.  Karena itu, dia yakin bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebuah negara harus lebih mengembangkan disiplin ketimbang demokrasi. Dalam wawancara itu dia mengkhawatirkan euphoria demokrasi mengarah pada perilaku indisipliner dan tidak teratur yang bertentangan dengan pembangunan.
Beberapa tahun sebelumnya, van Wolferen (1989) juga menyuarakan bahwa sukses perekonomian Jepang terwujud karena ada represi terhadap rakyat, meski itu dilakukan dengan sangat halus penuh aturan. Fenomena ini terkait dengan pengaruh makna baru nilai Konfusianisme seperti yang ditunjukkan oleh Bellah (1957).
Menurut Bellah, Konfusianisme Jepang sangat berbeda dengan Konfusianisme China. Konfusianisme Jepang tidak lagi memperhatikan prinsip harmoni dari berbagai elemen masyarakat, tetapi lebih menekankan akan pentingnya subordinasi tanpa pamrih dan total seluruh bagian masyarakat untuk kepentingan satu kolektivitas secara keseluruhan.   
Dalam perkembangannya ketika beberapa negara tersebut dilanda krisis ekonomi, muncul eksplorasi  baru dari para analisis ekonomi tentang pembangunan. Mereka mengajukan hipotesis bahwa kini terjadi pergeseran paradigm pembangunan dengan penekanan lebih besar pada hak individu, kemampuan sumber daya manusia, kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembangunan adalah tentu proses perluasan dimana orang-orang di dalamnya memiliki kebebasan yang nyata. (Sen, 1999).
Menjawab hipotesis Lee tadi, Sen (1997) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus memunculkan pemerintahan yang represif. Botswana misalnya adalah negara dengan pertumbuhan ekonominya paling tinggi di dunia dan negara itu bukan negara otoriter. Ia bahkan menjadi oase demokrasi di benua Afrika. Sen juga menunjukkan, data statistik 100 negara yang membuktikan dampak positif sebuah pemerintahan yang otoriter terhadap pertumbuhan ekonomi sejatinya sangatlah kecil.

Dibatasinya kebebasan di negara-negara otoriter memang menghidupkan ekonomi. Namun, begitu sebuah tingkat demokrasi tercapai, pertumbuhan ekonomi di negara-negara otoriter itu mundur. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai menuntut  tambahan pembelanjaan untuk kesejahteraan sosial. Sementara negara otoriter itu sendiri biasanya tidak memiliki sebuah mekanisme yang demokratis untuk mengatur aspirasi masyarakat tersebut. Jadi, represi terhadap aspirasi itulah yang menghambat pertumbuhan ekonomi.