Sabtu, 22 Agustus 2015

Pengalaman Pembangunan Kerala


Pemikir kemudian melihat Kerala sebagai model pembangunan yang berbasis HAM. Kerala adalah sebuah negara bagian di India bagian barat daya. Kerala berbatasan dengan Tamil Nadu dan Karnataka di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan.
Profil pengembangan Kerala memberikan teka-teki yang menarik dari perkembangan sosial yang tinggi tanpa dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Ini adalah fenomena paradoksal dimana suatu masyarakat memiliki mengalami kualitas hidup yang tinggi di tengah-tengah kinerja ekonomi yang buruk. Pencapaian Kerala dalam pembangunan sektor sosial sangat mengesankan, tetapi di bidang ekonomi tertinggal.
Kerala diakui berhasil dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan. Dilihat dari standar keseluruhan hidup misalnya, pencapaian Kerala relative tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di India. Kerala memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi dari semua negara-negara lain di India. Ini memiliki angka melek huruf tertinggi 91%. Harapan hidup saat lahir untuk Keralites adalah 74 tahun. Kematian bayi Kerala adalah 13 per 1000 kelahiran hidup. Angka kelahiran di Kerala adalah 14,6 per 1000 (Tharamangalam, 1998).

Tabel 1. GNP Per Kapita dan Harapan Hidup Kerala, 1994
Sumber: World Bank 1996, World Development Report 1996

Pertanyaannya adalah, pertama, bagaimana Kerala bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi tanpa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kedua, apa dan bagaimana peran social capitak dalan pembangunan manusia tersebut?

Modal Sosial di Kerala
Modal sosial (social capital) secara sederhana bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002).
Selanjutnya, Collen dan Whiteford (2001) memberikan pengertiaan bahwa modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling-pengertian (mutual understanding) dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi (respons) bersama yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
Bank Dunia (1999) dalam Hasbullah (2006) mendefenisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional (kelembagaan), hubunganhubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.
Dalam konteks Kerala, sejak seabad lalu, Kerala sangat memperhatikan masalah pembangunan pendidikan. Komitmen mereka untuk melakukan diskusi, argumen dan debat politik selaras dengan perkembangan sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Menurut Shrum dan Ramanathaiyer (2000) pendidikan dalam lingkungan politik yang progresif dapat meningkatkan konsep diri warga termiskin untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses perkembangan, pendidikan juga (i) meningkatkan potensi militansi buruh untuk secara potensial merugikan investasi eksternal, (ii) meningkatkan harapan dan mengurangi kepuasan kerja diantara kalangan yang berpendidikan, (iii) menciptakan permintaan yang lebih besar baik warga laki-laki dan perempuan untuk posisi profesional dan manajemen berkualitas tinggi, yang dalam perekonomian Kerala masih langka.
Gambaran kontras antara pembangunan sosial dan ekonomi dapat dilihat dari berbagai fakta. Misalnya, buruknya pertumbuhan ekonomi dengan tingginya kualitas fisik kehidupan, pembangunan industri yang terbelakang dengan standar hidup yang layak, pendapatan per kapita rendah dikombinasikan dengan tingginya tingkat konsumerisme (Sooryamoorthy, 1997).
Seringkali hal ini dinyatakan dalam skor indeks kesejahteraan penduduk. Beberapa pengukuran seperti Kualitas Fisik Indeks Hidup (PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi Kerala berada di atas semua negara bagian India lainnya, meskipun ekonominya masih berada di peringkat tengah (Shrum dan Ramanathaiyer, 2000).
Bukti dari buruknya kinerja pertumbuhan ekonomi dapat dilihat besarnya  bantuan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan India di Kerala, yang hanya Rs.79 per kapita. Bandingkan misalnya dengan Gujarat yang mencapai   Rs.2106, Rs.468 untuk Andhra Pradesh, untuk Karnataka sebesar Rs.572, Rs. 391 untuk Tamil Nadu dan Rs.468 untuk rata-rata negara bagian secara keseluruhan.
Kerala memiliki sejarah panjang serikat buruh. Fitur yang paling mencolok dari pekerja di Kerala adalah bahwa mereka sangat terorganisir. Hal ini juga tercermin dari peningkatan jumlah serikat pekerja dan intensitas berbagai perselisihan industrial, biasanya mengakibatkan penghentian kerja (Sooryamoorthy, 1997)
Menurut Oornmen (2000), Kerala ibarat seorang pengemis yang duduk di bangku emas. Sebagian besar orang menyalahkan kinerja yang buruk dan terdistorsi tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah negara berturut-turut, partai koalisi dan serikat buruh yang dipimpin oleh berbagai partai politik yang berbeda dan masing-masing bersaing untuk “berkuasa” di dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang pekerjanya tergabung dalam berbagai serikat buruh berafiliasi pada partai politik yang berbeda, bukanlah tempat yang menyenangkan untuk produksi (Thampi, 1999).
Bahwa era reformasi ekonomi sejak 1996 gagal memberikan dampak pembangunan, dapat dilihat dari tingkat investasi nasional antara  Agustus 1991 hingga Desember 1998. Selama waktu tersebut, pangsa investasi Kerala hanya  1,1 persen (penduduk Kerala sebaliknya adalah 3,3 persen). Bandingkan dengan Gujarat yang mencapai 18,7 persen, 18 persen di Maharashtra, 9,4 persen untuk  Uttar Pradesh dan 8,3 persen di Andhra Pradesh (Oommen, 2000).
Shrum & Ramanathaiyer (2000) menyatakan bahwa Kerala merupakan tempat yang strategis untuk pengujian dampak peningkatan kapasitas dalam konteks demokratisasi dan keprihatinan yang keberlanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan. Fenomena ini memberi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk meretensi dan memanfaatkan pekerja berpengetahuan bagi kemajuan ekonomi Kerala (Shrum dan Ramanathaiyer, 2000).
Kapasitas ilmiah di Kerala, menurut Sooryamoorthy, (1997) dimulai dengan pendidikan dan komunikasi. Kerala memiliki lebih dari empat kali lebih banyak telepon per kilometer persegi dibandingkan India secara keseluruhan. Bila secara keseluruhan  India memiliki 1,05 telepon per kilometer persegi (5,06 telepon per 1000 orang), Kerala memiliki rata-rata, 4,5 telepon per kilometer (7,1 telepon per 1000 orang).
Selain itu, di Kerala terdapat enam stasiun radio yang menjangkau 98 persen populasi, dan 70 persen warga Kerala memiliki akses ke televisi. Sekarang orang-orang Kerala sangat politis. Mereka membaca koran lebih daripada di negara bagian India lainnya. Mereka juga sering menekan pemerintah dan perusahaan dengan cara mogok dan demonstrasi. Jadi warga Kerala telah menjadi masyarakat percaya diri.
Pada tahun 1960 golongan kiri yang mendominasi politik di Kerala melancarkan program peningkatan pendidikan ke seluruh negeri. Beasiswa diberikan para siswa dari kalangan miskin. Bersama dengan organisasi pergerakan kuat seperti Kerala Scientific Literacy Society (KSSP) pemerintah melancarkan berbagai upaya besar untuk mengajar orang sebanyak mungkin agar bisa membaca, menulis dan menghitung.
Dengan bantuan ribuan relawan, kemajuan diperoleh sehingga mencapai tingkat melek huruf 96%. Hasil lainnya adalah mereka yang belajar membaca dan menulis menjadi sadar akan hak-hak mereka. Selain itu mereka didorong untuk terus menerus menyuarakan perbaikan di lingkungan mereka.
Di sekolah-sekolah juga disediakan makan siang sehingga memungkinkan terjadi pemerataan kalori. Juga dipebrlakukan sistem pensiun bagi tenaga di sektor pertanian sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan rumah tangga. Selain itu, rata-rata pendidikan jbisa dinaikkan terutama bagi kelompok, yang sebelumnya telah diperlakukan tidak adil.
Di bidang pengelolaan dan penyebaran pengetahuan, Kerala menjadi saksi beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para NGO.  The Kerala Sastra Sahithya Parishad misalnya aktif mempopulerkan informasi ilmiah di kalangan masyarakat umum, menggunakan saluran komunikasi cetak dan saluran komunikasi alternatif.
Gerakan perpustakaan yang dilakukan organisasi lainnya juga berhasil membuat perpustakaan-perpustakaan ramai di desa-desa di seluruh negara bagian. The Kerala Sahitya Pravarthatia Cooperative Society terlibat dalam penerbitan buku dengan biaya rendah dalam bahasa lokal.  Di masa lalu, Kerala juga menjadi saksi munculnya gerakan teater yang efektif, terutama dalam membawa pesan sosial dan politik.
Pertumbuhan eksponensial jumlah komputer rumah, kafe internet dan koneksi internet merupakan indikator dari kuatnya infrastruktur komunikasi di Kerala. Ini memberikan indikasi kuatnya landasan pada akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dan pengetahuan. Disini belum termasuk tumbuh suburnya media massa populer seperti koran, majalah, film, radio dan televisi.
Berbeda dengan di wilayah India, di Kerala terdapat lebih banyak wanita daripada pria. Di Kerala terdapat 1.058 wanita per 1.000 laki-laki . Ini karena tingkat kematian laki-laki muda dan harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Fenemena inilah yang bisa menjelaskan fakta bahwa perjuangan emansipasi wanita lebih tinggi ketimbang daerah India lainnya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa wanita di Kerala lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Kerala.
Di Kerala, rata-rata usia nikah perempuan berpendidikan lebih tinggi dan menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik juga. Untuk alasan itu mereka memutuskan untuk memiliki jumlah anak yang rata-rata di bawah India. Mereka juga sadar persoalan yang muncul bila pertumbuhan penduduk tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa orang-orang merasa malu jika mereka harus mengakui memiliki lebih dari dua anak.
Kerala juga memiliki klinik yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak pada jarak tertentu dan menyediakan anggaran yang tinggi untuk kesehatan. Oleh karena itu kematian bayi pada tahun 1991 hanya 17 per 1000, padahal negara-negara lain dengan pendapatan rendah memiliki tingkat  kematian bayi 91 per 1000.
Kerukunan umat beragama juga tinggu. Orang-orang Kristen dan Muslim hidup damai sejak beberapa abad lalu. Ada toleransi yang mendalam antara agama-agama di Kerala, sementara di tempat lain di Indoa masih terdapat benih-benih ketidakpercayaan dianara pemeluk agama.
Lalu kenapa pertumbuhan ekonomi Kerala tidak setinggi negara bagian lain? Alih-alih berjuang untuk pertumbuhan cepat, Kerala memutuskan untuk berbagi kekayaan melalui  redistribusi. Berdasarkan hukum komunis, terdapat lebih dari 1,5 juta penyewa yang mendapatkan bagian atas tanah yang telah mereka kelola. Beberapa ratus ribu warga miskin menerima hak atas tanah itu lengkap beserta rumah dan beberapa pohon yan ditanamnya. Sementara itu, beberapa bekas tuan tanah menggunakan kompensasi atas tanah mereka untuk pendidikan, sehingga banyak dari mereka yang masih memiliki pendapatan tinggi.
Pada tahun 1960 harga barang terutama untuk pangan diatur sedemikian rupa sehingga fair. Toko-toko menjual beras bersubsidi yang dijatah. Dengan demikian kebutuhan pangan masyarakat miskin terpenuhi tanpa harus meminjam.
Kualitas material kehidupan juga meningkat. Ini misalnya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kamar per rumah dan distribusi listrik. Mobilitas sosial yang positif juga mendapat perhatian pemerintah. Jadi redistribusi tampaknya menjadi sukses. Salah satu alasan untuk terjadinya redistribusi dapat ditemukan dalam tradisi Kerala gerakan yang kuat, yang sering menjadi sangat militan dan kreatif dalam menemukan cara untuk menantang otoritas serta menghasilkan banyak pemimpin yang kuat (McKibben, 1995)
Peningkatan-peningkatan kualitas hidup yang terjadi di Kerala disebabkan oleh peran fasilitasi dan pemberdayaan dari pemerintah-pemerintah pusat dan daerah, dan juga oleh partai-partai politik. Disini bentuk-bentuk demokratis baru telah muncul dengan mengedepankan partisipasi dan sentralisasi. Menurut Heller (1996), intervensi negara dan mobilisasi kelas di negara bagian Kerala telah menghasilkan dua bentuk modal sosial.
Perkembangan sosial yang tinggi dan reformasi redistributif yang berhasil  dapat diartikan sebagai akibat langsung dari adanya kerjasama yang saling memperkuat interaksi antara gerakan buruh dan demokrasi. Ini sinergi merupakan salahg satu bentuk sinergi antara negara dan tenaga kerja yang kemudian menciptakan bentuk-bentuk kelembagaan dan proses politik yang diperlukan untuk negosiasi kompromi kelas melalui redistribusi kedsejahteraan dan pertumbuhan.
Kerala mempunyai sistem dewan desa yang dipilih yang disebut ”panchayats”. Di Kerala pemerintahan kiri menginisiasi peluncuran program desentralisasi dan partisipasi. Hampir 40% dari anggaran negara bagian disalurkan melalui panchayat. Warga mempunyai hak untuk melihat setiap dokumen dan prioritas anggaran ditetapkan melalui bebarapa tahapan pertemuan-pertemuan umum. Sementara itu, badan perencana pembangunan -- The Kerala State Planning Board – selalu melibatkan Kerala Sastra Sāhitya Parishad (KSSP), sebuah organisasi lokal dengan 50 ribu anggota yang memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam pembangunan tingkat lokal - dalam proses perencanaan pwmbangunan lokal.
Rencana pembanguan dan penganggarannya misalnya, disusun secara partisipatif dan di-desentralisasikan serta dikonsolidasikan oleh pemerintah negara bagian, yang dikendalikan oleh Front Demokratis Kiri. Seperti diketahui, India mempunyai system dewan desa yang dipilih yang disebut panchayats. Di negara bagian Kerala pemerintahan kiri menginisiasi peluncuran program desentralisasi dan partisipasi. Melalui program ini, hampir 40% dari anggaran negara bagian disalurkan melalui panchayat, warga mempunyai hak untuk melihat setiap dokumen dan prioritas anggaran ditetapkan melalui bebarapa tahapan pertemuan-pertemuan umum.
Di Olavanna dan komunitas-komunitas lain di Kerala, pengelolaan air misalnya dilakukan secara partisipatif dan berjalan dengan baik juga. Sebagai hasil dari kebijakan People’s Plan (Rencana Masyarakat) dari pemerintah negara bagian Kerala, penduduk setempat mampu memutuskan mengalokasikan dana publik untuk peningkatan akses atas air minum. Dana-dana publik ini kemudian mendapat tambahan dari dana kontribusi masyarakat sendiri.
Penduduk setempat tidak hanya berpartisipasi dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan. Mereka berusaha mengerjakan secara mandiri dengan memanfaatkan dan menggunakan yang mereka punya seperti enggunakan teknologi yang tepat guna dan menghindari ketergantungan pada kontraktor dan konsultan luar negeri akan mengurangi biaya. Rasa memiliki yang timbul dalam masyarakat berkontribusi terhadap upaya monitoring dan pemeliharaan dari masyarakat sendiri, dengan demikian akan menjamin keberlanjutan dari peningkatan dan perluasan layanan umum seperti air dan sanitasi (Heller, 2006)
Dalam sebuah penelitian terbaru tentang Kerala dalam konteks perencanaan program rakyat, Veron (2001: 609) mengatakan bahwa aktifnya lingkungan akar rumput cenderung membuat kondisi yang menguntungkan bagi tumbuhnya kesadaran utnuk saing mengawasi dan diawasi karena kekayaan dalam modal sosial dimana orang-orang yang sadar politik dan berpengalaman akan melakukan tindakan kolektif manakala melihat suatu kejanggalan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Morris (1998) tentang hubungan antara modal sosial dan kemiskinan juga menempatkan kinerja sosial yang tinggi di Kerala merupakan dampak dari keberadaan modal sosial.
Economic Review (2001) melihat peran perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam strategi pengurangan kemiskinan sangat positif. Dalam koteks ini, desentralisasi terbukti mampu menyediakan infrastruktur kebutuhan dasar minimum seperti perumahan, air bersih, sanitasi dan konektivitas, bagi  masyarakat. Diperkirakan sekitar 40 persen dari total dana diserahkan kepada badan-badan lokal selama lima tahun pada periode ke-9 (periode perencanaan masyarakat). Dana tersebut langsung dimanfaatkan untuk mengatasi program penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain pemerintah daerah melaksanakan hal itu dengan penuh tanggung jawab.
Meski diakui bahwa kecepatan dan luasnya cakupan serta efisiensi pelaksanaan dalam hal penyediaan kebutuhan minimum tersebut masih lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri ketimbang  pemerintah (hal. 164-65). Namun demikian yang dicapai Kerala dalam pembangunan yang berarti kebebasan seperti yang disampaikan Sen sedikit banyak telah tergambar. Seperti yang dikatakan Sen (1988a: 15), jika pembangunan berkaitan dengan pencapaian kehidupan yang lebih baik, menganalisa pengembangan harus mencakup hakikat kehidupan bahwa orang berhasil dalam hidup. Itu yang terjadi di Kerala.  
Sejatinya, sejak akhir 1970-an, ilmuwan dan aktivis di Kerala mengingatkan bahwa model Kerala menghadapi krisis (Thomas Isaac dan Tharakan 1995:1995). Pada tahun 1990 misalnya, media the Economic and Political Weekly dua kali menurunkan tulisan dengan tema Ekonomi di Persimpangan (EPW 25:35-36  dan 37, 1 dan 8 dan 15 September 1990). Krisis Model Kerala juga menjadi tema utama  Kongres Internasional Pertama Studi tentang Kerala Studi pada Agustus 1994, yang diadakan di Thiruvananthapuram.
Dalam pandangan Franke dan Chasin (1999) terdapat 8 komponen besar dari Krisis Kerala. Pertama, ekonomi Kerala tumbuh pada tingkat yang jauh lebih lambat dari rata-rata nasional India untuk sebagian besar tahun sejak akhir 1970-an.  Antara 1988 dan 1994, Kerala sempat rebound dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,4% dibandingkan dengan 5% untuk India. Namun ekonomi Kerala tergelincir kembali pada 1996 dan 1997 dengan tingkat pertumbuhan  7,5% dibandingkan 14,2% bagi perekonomian nasional India.
Kedua, produksi pertanian yang mengalami stagnasi sampai akhir 1980-an terjadi bersamaan dengan penurunan luasan sawah. Hal ini menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap sumber-sumber luar untuk tanaman makanan utama, yakni padi - yang secara substansial sudah tergantung pada padi dari luar.
Ketiga, kenaikan harga bahan baku dan persaingan dari sumber tenaga kerja lebih murah di daerah lain membuat industri tradisional di Kerala seperti sabut, mete, dan tenun tangan masuk mengalami kegagalan. Keempat, pertumbuhan industri sejak pertengahan 1970-an, pada umumnya   lamban bahkan dalam beberapa tahun setelah itu pertumbuhannya negatif. Pada 1996-1997, bagaimanapun, berhasil naik kembali menjadi 7,4%.
Kelima, tingkat pengangguran yang tinggi atau sekitar 3 kali rata-rata seluruh India, membuat model pembangunan Kerala tidak lagi diapresiasi. Keenam, pemerintah negara bagian mengalami serangkaian krisis fiskal yang mengancam dan merusak banyak program redistribusi. Program yang terancam meliputi pensiun pertanian tenaga kerja, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, dan sistem distribusi publik untuk makanan. Harga beras ransum toko dan gandum meningkat secara relatif terhadap harga pasar terbuka. Dari tahun 1991 sampai 1994, persediaan bersubsidi menurun sebesar 31%, namun pada tahun 1997 meningkat menjadi 94% pada tahun 1991. Prospek untuk menjaga distribusi sembako kepada publik luas tergantung pada kecenderungan politik seluruh negara bagian dan pemegang kekuasaan di tingkat nasional. Meningkatkan produktivitas lokal dan output lokal sangat penting untuk Kerala agar mampu melakukan pilihan atas kebijakan distribusi publik.
Ketujuh, sekitar 15% warga Kerala mulai ditinggalkan model pembangunan Kerala. Ini termasuk kalangan nalayan, pemotong batu perempuan, pembantu rumah tangga perempuan, beberapa buruh tani perempuan, setidaknya beberapa suku-suku, buruh migran dari Tamil Nadu, dan banyak beban kepala dan buruh harian lepas lainnya.
Kedelapan, Kerala - seperti sebagian besar tempat di bumi-menghadapi krisis lingkungan hidup dengan proporsi yang besar. Kerusakan lingkungan Kerala langsung mengancam kualitas hidup dan mengurangi basis sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mempertahankan unsur-unsur utama dari Model. Komponen perusakan yang didokumentasikan terdengan baik adalah hilangnya tutupan hutan, turun dari 44% pada tahun 1905 menjadi 27% pada tahun 1965, 17% pada tahun 1973, dan 10% pada tahun 1983. Hilangnya tutupan hutan mengakibatkan erosi tanah di dataran tinggi dan air penebangan daerah dataran rendah. Masalah lingkungan tambahan mencakup air dan polusi udara, dan kemungkinan penangkapan ikan yang berlebihan dari beberapa daerah lepas pantai.
Perbaikan kerusakan lingkungan adalah salah satu paling mahal dari upaya manusia, dan menambahkan kesulitan ekonomi yang sudah stagnan dengan sedikit surplus untuk berinvestasi dalam pembaharuan. Masalah ekologi Kerala diperparah oleh kepadatan penduduk negara yang tinggi dan penggunaan lahan secara intensif yang membuat sulit untuk orang menyisihkan kawasan lindung. Kemiskinan mendorong pemukim ke lereng bukit yang curam untuk budidaya berkelanjutan dan membuat orang terpaksa  menebang kayu di hutan.
Kerala New Model
Masalah-masalah sosial yang muncul selama dasa warsa pembangunan tersebut membuat pemerintah merevisi strategi pembangunan yang selama itu dijalankan. Meski dalam beberapa kasus menimbulkan dampak negatif, namun model lama pembangunan Kerala memiliki kekuatan dalam memperkuat modal manusia seperti melek huruf, sehat, populasi yang termotivasi dengan rasa kebersamaan tujuan, keterlibatan, komitmen terhadap cita-cita, dan orientasi yang pada umumnya optimis terhadap masa depan.
Pencapaian ini -- bersama dengan indikator hidup yang tinggi  dan kemauan untuk mengatur serta melaksanakan aksi massa -- memberikan sumber daya bagi Kerala yang dapat digunakan untuk membangun sebuah model baru yang sesuai dengan keadaan saat ini. Pemerintah negara bagian mendorong potensi itu dengan menerapkan desentralisasi baru dan perencanaan pembangunan yang lebih demokratis melalui pemberian peran yang lebih besar pada partisipasi masyarakat dan lembaga swasdaya masyarakat (George, 1997).
Pada 1996, pemerintah negara bagian mulai mendorong perencanaan terdesentralisasi dalam 'kampanye' dalam upaya 'pembangunan partisipatif'. Dalam konteks tersebut, terdapat tiga hal yang unik (Veron, 2001). Pertama, proses perencanaan menekan pada mekanisme perencanaan dari bawah yang dimulai  dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan/masalah di tingkat warga.
Kedua, keputusan pemerintah untuk mengalokasikan lebih dari 35 persen dari anggaran Rencana Lima Tahun untuk proyek-proyek dan program yang disusun oleh pemerintahan lokal atau yang disebut dengan Panchayat Raj Institusi (PRI). Ketiga, sebuah grama panchayat mengadakan latihan pengumpulan data untuk menghimpun permasalahan dan prospek pengembangan masing-masing sektor dan ditulis dalam Laporan Pembangunan Panchayat (PDR) yang berfungsi sebagai 'alat' penting untuk perencanaan sektoral /formulasi proyek oleh 'satuan tugas' yang juga dibentuk oleh panchayat. 
Empat, pelatihan besar-besaran dan pembangunan kapasitas dilakukan pada setiap tahap proses perencanaan, meliputi wakil-wakil terpilih, pejabat dan relawan. Ada pelatihan untuk pelatih di tingkat negara dan di tingkat kabupaten. Pada September 1996 misalnya pelatihan dilakukan sebanyak 14.147 pertemuan yang diikuti oleh para wakil dari 991 Panchayat. Di dalam pertemuan tersebut, lebih dari dua juta warga menyuarakan kebutuhan mereka dan mendiskusikan persoalan pembangunannya.  
Lima, upaya sadar dibuat oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah gender, pada setiap tahap proses perencanaan, kebutuhan perempuan juga khusus ditujukan melalui Women’s Component Planning (WCP). Panchayat yang menganjurkan (kemudian diamanatkan) untuk menyediakan 10 persen dari rencana hibah bantuan untuk skema khusus pembangunan yang menguntungkan perempuan.
Kesimpulan
Kerala mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam pengembangan sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi tertinggal dalam kemajuan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah setempat yang menekankan pada redistribusi modal lahan kkepada masyarakat miskin. Ini yang kemudian menjadikan kualitas hidup warga Kerala tinggi seperti yang tercermin pada indikator tingkat melek huruf yang tinggi, harapan hidup yang lebih besar, kematian bayi lebih rendah dan kelahiran yang tinggi serta pembangunan ekonomi yang rendah merupakan teka-teki yang menarik untuk pengembangan ekonom di seluruh dunia.

Hipotesis awal yang muncul adalah peran modal sosial dalam pembangunan sosial meski belum menghasilkan yang optimal untuk pembangunan ekonomi. Perencanaan yang tersentralisasi dengan melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan pencapaian pembangunan sosial yang tinggi. Dalam konteks ini modal sosial terbukti menciptakan disiplin dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan modal sosial negatif lainnya. Dengan kata lain, Kerala memberi alternative lain bagi pelaksanaan strategi pembangunan.