Minggu, 21 Agustus 2016

Mengapa Government Relations itu Perlu?


Dalam beberapa hal perusahaan atau organisasi perlu memahami posisi pemerintah tentang sebuah isu, dan di sisi lain, organisasi atau perusahaan juga perlu menunjukkan posisi organisasi terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, hampir setiap organisasi ingin meningkatkan komunikasi dengan pemerintah. Di sisi lain, setiap organisasi juga memiliki kepentingan yang mungkin berseberangan dengan oeganisasi lainnya. Disini terjadi persaingan dalam memperebutkan kesamaan faham dengan pemerintah.
Dalam kaitan itu, organisasi atau perusahaan perlu membangun government relations. Dalam konteks organisasi, government relations merupakan suatu bagian khusus dari tugas public relations yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama untuk kepentingan mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan (Kasali, 1994). Melalui hubungan ini ini, organisasi dapat memonitor, mengantisipasi dan merespons berbagai isu kebijakan public yang diperkirakan bisa mempengaruhi aktivitasnya.
Upaya government relations pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk : (1) meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara, (2) memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka, (3) mendorong partisipasi pemilih (rakyat) pada setiap lapisan pemerintahan, (4) mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya, (5) meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan.
Secara teoritis, implementasi strategi government relations, dapat dilakukan melalui direct lobbying, grassroot lobbying, electoral activities, litigation communication, dan juga melalui aktivitas protocol (Kasali 1994; Lerbinger 2006; Larsen dan Willey 2011). Upaya organisasi untuk mempengaruhi kebijakan publik atau government relations, dapat dilakukan dengan terlibat secara dini dalam pembahasan mengenai isu, regulasi dan legislasi (Lattimore et al 2010).
Perlunya keterlibatan organisasi dalam hal terkait regulasi, juga disampaikan oleh Moore (2004, p.471). Dalam hal ini, perwakilan bisnis harus turut dalam penyusunan peraturan dan mengambil bagian dalam penentuan iklim politik, untuk melindungi kepentingan bisnis dan melayani kepentingan umum. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi perlu membangun  hubungan dengan birokrasi dan secara aktif berkolaborasi dengan orang pemerintahan agar dapat mempengaruhi kebijakan public.
Secara tradisional, perhatian lebih banyak diberikan pada interaksi dengan pemerintah pusat. Saat ini, kesadaran akan pentingnya interaksi perusahaan dengan pemerintah daerah menjadi semakin tinggi. Sejalan dengan otonomi daerah, pejabat politik lokal dapat menyuplai input yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Bagi perusahaan sendiri, pejabat politik lokal juga bisa menjadi input dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat di sekitar lokasi. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan masyarakat oleh perusahaan harus dicurahkan untuk membangun hubungan yang solid dengan pejabat pemerintah daerah.

Di sisi lain, perusahaan juga bisa berperan ikut membangun pemerintahan yang efektif melalui pembayaran pajak daerah dan pengguna layanan pemerintah daerah. Perusahaan harus menjadikan keahlian perusahaan dan karyawannya tersedia bagi pemerintah daerah melalui pinjaman personel manajerialnya atau melalui layanan kepada Tim yang dibentuk oleh dan untuk pemerintah daerah. Semua langkah dan kegiatan tersebut perlu dikomunikasikan baik kepada pemerintah pusat maupun  daerah sehingga ada hubungan yang solid antara perusahaan dan pemerintah daerah.

5 Trend Tanggungjawab Sosial Perusahaan


Dalam beberapa tahun ada lima trend baru dalam kegiatan corporate social responsibility. Yang menarik adalah dorongan dari dalam makin kuat agar perusahaan makin peduli terhadap masalah sosial.

Bila Anda membeli produk RED mulai dari Gap T-shirt ke Apple iPod hingga komputer Dell ini berarti Anda mendukung Global Fund menghilangkan AIDS di Afrika. Bila Anda mengkonsumsi kopi berlogo "Caring Cup" di Coffee Bean and Tea Leaf, itu menunjukkan komitmen Anda membantu menciptakan  perdagangan bebas dan praktek perburuhan yang tidak manusiawi.

Bila Anda mengendarai Toyota Prius, itu menunjukkan bahwa Anda memenuhi sumpah Anda  membantu mengatasi krisis minyak dunia serta memerangi pemanasan global. Pembelian produk kecantikan Dove memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kampanye Dove Real Beauty, yang mendorong konsumen untuk "co-produce" secara nasional membantu remaja perempuan dan wanita muda mengatasi masalah harga diri yang rendah.

Kampanye sosial itu didukung bintang dan gaya selebriti mereka. Selebritu dan tokoh masyarakat seperti Angelina Jolie, Brad Pitt, dan Kanye West meluncurkan program aktivis sosial mulai dari aksi kemanusiaan yang disponsori PBB yang memprotes perdagangan berlian global yang dihasilkan dari tambang yang mengekploitasi penambangnya hingga membangun kembali lingkungan penduduk berpenghasilan rendah dan koerban badai di New Orleans.

Semua itu seakan mengatakan bahwa dalam budaya kontemporer, sesuatu menjadi benar-benar mengejutkan bila public berpartisipasi dalam aktivitas sosial perusahaan dengan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Produk Red adalah merek berlisensi yang berusaha untuk melibatkan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran dan dana untuk membantu menghilangkan HIV / AIDS di Afrika. 

Banyak perusahaan yang tergabung dalam aliansi ini, Nike, American Express (UK), Apple Inc, the Coca-Cola Company, Starbucks, Converse, Electronic Arts, Head, Bugaboo, Penguin Classics (UK & Internasional), Gap, Armani, Hallmark ( AS), SAP dan Beats Electronics (Beats by Dr. Dre). Konsep ini didirikan pada tahun 2006 oleh vokalis U2 dan aktivis, Bono, bersama-sama dengan Bobby Shriver dari ONE/DATA. Salah satu penerima bantuan dari aliansi tersebut adalah the Global Fund yang memiliki aktivitas  memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.

Sebagai bagian dari model bisnis baru, masing-masing perusahaan mitra menciptakan produk dengan logo Product Red. Sebagai imbalan atas kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui lisensi Red Produk, 50 persen dari keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pasangan disumbangkan untuk global Fund. Aliansi bantuan kemanusiaan dan bisnis nirlaba bisnis ini merupakan salah satu contoh "konsumerisme etis."

Dalam beberapa tahun terakhir, ada perkembangan baru dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, saat ini konsumen semakin tegas dalam mensikapi keterlibatan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial. Konsumen mengharapkan perusahaan untuk tidak sekadar peduli pada isu-isu sosial. Survei yang dilakukan Maret 2015 oleh Cone and Ebiquity menunjukkan bahwa 91% dari pengguna internet di seluruh dunia mengharapkan perusahaan untuk tidak sekadar mengejar keuntungan. Konsumen sekarang ingin perusahaan juga ikut menangani masalah sosial.

Kedua, tanggung jawab itu bukan sekadar harapan karena ternyata sikap itu diimplementasikan pada keputusan konsumen membeli suatu produk. Dari konsumen yang mengharapkan keterlibatan sosial perusahaan itu, 84% diantaranya mengatakan mereka akan membeli produk dan jasa yang memiliki tanggung jawab sosial atau lingkungan. Bukan sekadar itu, lebih dari setengah responden tersebut memboikot perusahaan yang berperilaku tidak bertanggung jawab.

Ketiga, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan besar menghadapi tekanan dari internal perusahaan mereka untuk mempertimbangkan isu-isu sosial dalam praktik bisnis mereka. Internal perusahaan saat ini banyak menuntut perusahaan untuk peduli pada masalah sosial. “Tekanan ini datang dari karyawan itu sendiri,” demikian salah satu point dari temuan penelitian yang dilakukan Public Affairs Council, Taking a Stand: How Corporations Speak Out on Social Issues.

Penelitian berupa jajak pendapat dari 92 usaha di berbagai industri tersebut menemukan bahwa - selama tiga tahun terakhir - 60 persen perusahaan mengalami kenaikan tekanan dari stakeholder untuk berbicara tentang isu-isu sosial seperti diskriminasi, lingkungan, pendidikan dan hak asasi manusia. Tak satu pun dari responden tersebut melaporkan bahwa tekanan yang mereka hadapi dari tahun ke tahun itu menurun.

Menurut survey tersebut, dua kelompok yang memiliki pengaruh paling kuat atas keputusan perusahaan untuk terlibat dalam masalah sosial adalah manajemen senior dan karyawan biasa. Hal ini bertentangan dengan gambaran umum bahwa perusahaan berbicara terutama karena mereka berusaha untuk menenangkan kritik eksternal. Selama ini ada anggapan bahwa perusahaan-perusahaan aktif dalam kegiatan sosial sebagian besar merupakan respon dari tekanan-tekanan yang datang dari stakeholder eksternal.

Nyatanya, berdasarkan survey tadi, tekanan terbesar justru datang dari dalam perusahaan itu sendiri.
Bahkan, hanya setengah responden mengatakan bahwa pendapat pelanggan telah mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat atau tidak terlibat, dan kurang dari 40 persen mengatakan aktivis, pemegang saham dan kelompok lain yang mempengaruhi keputusan mereka.

Sebagain besar perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini percaya bahwa harapan yang lebih tinggi yang muncul dari eksternal mereka untuk ikut dalam mengatasi masalah-masalah sosial cenderung tidak berubah atau tetap. Justru yang meningkat datang dari internal. Tujuh puluh empat persen responden memperkirakan tekanan internal pada perusahaan itu untuk terlibat akan meningkat selama tiga tahun ke depan.

Pertanyaannya adalah mengapa internal perusahaan ini peduli terhadap masalah sosial yang berkembang belakangan ini? Sebenarnya bukanlah isu yang baru bila dilihat dari banyaknya masalah sosial terutama yang dihasilkan dari kebijakan lingkungan dan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam beberapa dekade terakhir, misalnya soal diskriminasi berdasarkan gender, atau ras, dan sebagainya.

Yang berbeda sekarang adalah: (1) tingkat kontroversi yang timbul dari undang-undang yang membatasi hak-hak dasar orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, (2) dalam kasus di Amerika Serikat, realitas bahwa makin banyaknya isu-isu sosial terkait dengan perusahaan kini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, (3) ambisi atau orientasi perusahaan yang ingin keluar dari baying-bayang ketakutan dan berusaha untuk merespon sikap public yang ingin perusahaan berkontribusi pada upaya menangani masalah sosial.

Awal tahun ini, misalnya, negara bagian North Carolina mengesahkan undang-undang kontroversial yang menghilangkan perlindungan terhadap anti-diskriminasi LGBT. Undang-undang itu juga mensyaratkan bahwa orang-orang yang berada di gedung-gedung pemerintah hanya dapat menggunakan toilet dan mengubah fasilitas yang sesuai dengan jenis kelamin pada akte kelahiran mereka.

Namun berberda degan pemerintah, perusahaan justru melihat kebijakan itu sebagai diskriminatif terhadap kaum LGBT. Ini sangat mengkhawirkan karena lebih dari setengah dari perusahaan yang berpartisipasi dalam survei mengatakan bahwa mereka telah terlibat langsung dalam upaya untuk mengakhiri diskriminasi dan pembatasan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Bahkan – karena dorongan internal -- beberapa perusahaan memboikot acara atau kegiatan usaha di North Carolina.

Harapan untuk keterlibatan paling tinggi ada pada perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari $ 15 miliar. Secara keseluruhan, tentang isu yang diharapkan oleh internal perusahaan terlibat, yang paling tinggi adalah keinginan agar perusahaan ikut dalam masalah perlindungan lingkungan (74%); penghapusan diskriminasi/pembatasan berdasarkan orientasi seksual (59%), pembatasan berdasarkan jenis kelamin (54%), identitas gender (52%) atau ras (50%); meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas (59%) dan melindungi hak asasi manusia di luar negeri (49%).

Keempat adalah keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Dalam beberapa tahun terakhir, non-governmental organization (NGO) semakin profesional dalam kegiatan mereka. Aksi mereka yang besar memerlukan anggaran yang besar pula sehingga bagi NGO ketrampilan mengelola kegiatan dan keuangan menjadi sangat penting.

Dalam beberapa tahun terakhir, peran NGO sebagai bagian dari stakeholder perusahaan semakin  penting. Mereka aktif melakukan kampanye advokasi untuk masyarakat. Dalam melakukan kampanye, NGO telah menggunakan teknologi dan strategi komunikasi yang relative tinggi. Mereka memanfaatkan jaringan meia sosial dan jaringan media konvensional. 
Mereka juga melakukan tekanan kepada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa NGO melakukan tekanan pada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melalui upaya mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak RTB, legislator, pemerintah daerah, dan melalui media.

Dalam memperkuat pesan kampanyenya, NGO sekarang juga semakin canggih. Penelitian atau pengamatan langsung yang mereka lakukan memperkuat pandangan bahwa tanggung jawab sosial serta lingkungan merupakan isu utama bagi masyarakat. Dengan kata lain, kampanye advokasi yang mereka lakukan didukung dengan data hasil penelitian, baik pengamatan, percobaan atau wawancara dengan orang yang berkaitan dengan isu yang ingin diangkat sehingga kemungkinan besar bisa mempermudah dan meningkatkan kesadaran publik, menghasilkan dukungan publik dan mempengaruhi pembuat kebijakan.

Mereka juga menampilkan wajah baru dalam aktivitasnya yakni dengan melibatkan publik dengan menggalang setiap orang untuk melakukan atau mendukung kampanyenya. Misalnya dengan melakukan penjualan atau pembagian kaos, souvenir dan sebagainya. Perkembangan teknologi baru semakin memperkuat kemungkinan kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa untuk membuat pesan mereka semakin mudah menjangkau dan didengar melalui penggunaan alat yang bisa diakses secara elektronik seperti berita, e-mail, sms, klaim hukum dan aksi tersebut. Teknologi internet dan telekomunikasi mobile, tidak hanya membantu mengatur, juga membantu untuk menginformasikan segala sesuatu tentang kegiatan mereka.

Saat ini, semakin banyak pengelola perusahaan yang mengakui bahwa isu-isu lingkungan dan sosial dapat memberikan manfaat komersial bagi perusahaan  -- mulai dari untuk menjadi atribut yang membedakan produk hingga memotong biaya. Karena itu, kinerja lingkungan semakin dilihat sebagai isu kompetitif dan strategis bagi perusahaan. Selain itu, hubungan dengan NGO berkontribusi bagi perusahaan dalam membangun sistem radar peringatan dini dari masalah risiko yang berpotensi merusak.

Salah satu contoh hubungan antara perusahaan-NGO adalah kemitraan antara IKEA dan Greenpeace sebagai bagian integral dari stratei bisnis untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Sebagai pengecer furniture terbesar di dunia, sebelum 1991, IKEA banyak mendapatkan kritikan: 
 
• Pada pertengahan 1980-an, IKEA dituntut oleh pemerintah Denmark atas pelanggaran peraturan tentang emisi maksimum formaldehid.
• Menjadi sasaran demo NGO di Jerman yang memprotes penggunaan klorin dalam proses pemutihan pulp untuk katalog IKEA. NGO juga keberatan karena pembuatan katalog tersebut membutuhkan sejumlah pohon yang ditebang.
• Menjadi target kampanye vokal Greenpeace karena dituduh berranggung jawab atas penebangan pohon kayu dari hutan alami.

Dalam upaya untuk memperbaiki masalah lingkungan yang dihadapi, IKEA menghubungi Greenpeace untuk mengembangkan kemitraan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Seperti diketahui, di Eropa, NGO dianggap oleh publik sebagai lembaga yang jauh lebih bisa dipercaya daripada bisnis dalam hal kesehatan lingkungan dan masalah sosial. Dari sisi ini, perusahaan mendapat manfaat karena NGO juga mengkomunikasikan bahwa perusahaan telah memnuhi standard pengelolaan hutan secara bertanggung jawab.

Karena itu, ada gagasan bahwa hubungan kerja yang efektif antara NGO dan bisnis dapat mendukung kredibilitas dan meningkatkan reputasi perusahaan. Pada tahun 2000, bangunan-produk raksasa Home Depot, Inc. – raksasa jaringan toko bahan bangunan, menjalin hubungan dengan Forest Stewardship Council (FSC). Tujuannya adalah untuk kerjasama  memilih dan memasarkan bahan bangunan dari hasil hutan yang dipanen dengan teknik bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Kesepakatan ini mengakhiri perdebatan panjang dan penuh kebencian. FSC menuduh Home Depot dan pedagang (pemasok Home Depot) bahan bangunan lainnya sebagaiperusak lingkungan.
Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang bertanggung jawab. Ini antara lain dilakukan dengan menetapkan standar pada hasil hutan, melakukan sertifikasi dan label bahwa produk itu ramah lingkungan.

Aliansi ini membantu Home Depot bisa mengklaim bahwa teknik pemasaran yang mereka lakukan adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga menyelaraskan kepentingannya dengan kelompok-kelompok lingkungan dan dengan pelanggan yang menginginkan kualitas tetapi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Hubungan ini juga bisa membantu Home Depot membela kebijakan pemasaran mereka terhadap serangan yang lebih radikal dari Rainforest Action Network.

Perusahaan bahan bangunan lainnya (Wicke’s, Lowe’s, and Anderson Corporation – sebuah perusahaan raksasa khusus jendela-bangunan) bergabung ke dalam koalisi ini untuk memenuhi standar lingkungan FSC. Organisasi-organisasi ini terlibat dalam komunikasi dua arah untuk bersama-sama membuat keputusan. Proses ini bisa membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, menunjukkan komitmen lingkungan, bersikap kooperatif, mengadopsi kompatibel pandangan / pendapat, dan berkomitmen untuk mendukung pasar global untuk bahan bangunan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Setelah perjanjian ini telah tercapai, public relations bisa menggunakan hubungan media menyebarkan informasi tentang perjanjian, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan mengurangi kritik aktivis. Perjanjian ini memperkuat reputasi Home Depot sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu bisa menjadi nilai tambah bagi image FSC sebagai advokat untuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

Perkembangan ini kemudian atau trend ke lima  – selain dipicu oleh perkembangan teknologi itu sendiri – adalah pergeseran dalam penggunaan media untuk mengkomunikasikan CSR. Dari survey yang dilakukan Cone and Ebiquity, trend saluran informasi yang membuat public mengetahui atau menyadari adanya kegiatan CSR oleh perusahaan didapatkan melalui pembicaraan yang berlangsung di media sosial.  Ini memunculkan konsekuensi bahwa untuk mengkomunkasikan kegiatan CSR perusahaan, saluran komunikasinya memang tidak cukup mengandalkan satu media.


Sabtu, 20 Agustus 2016

Apakah PR akan Mati ?



                                                   Judul Buku          : Trust Me, PR is Dead
                                                   Penulis                 : Robert Phillips  
                                                   Penerbit              : Unbound, 2015
                                                   Tebal Buku          : 313 halaman belum termasuk cover dan pengantar



Dalam tiga decade ini public seakan dibanjiri dengan kematian dari perangkat komunikasi pemasaran bahkan marketingnya sendiri. Masih ingat dalam pikiran kita, tulisan Bill Lee yang berujudul Marketing Is Dead yang dimuat di Harvard Business Review pada 2012.

Sepuluh tahun sebelumnya, Al Ries dan Laura Ries meluncurkan buku laris The Fall of Advertising & the Rise of PR. Pertanyaannya lalu apa yang masih hidup? Benarkah mereka sudah mati.

Realtitasnya, yang dikatakan “mati” itu masih menjadi andalan dalam komunikasipemasaran. Memang harus diakui bahwa setiap organisasi selalu menghadapi tantangan besar untuk bisa mengelola perubahan internal dan eksternal secara efektif.

Agar bisa bertahan di tengah arus perubahan lingkungan yang semakin dinamis, perusahaan harus terus-menerus melakukan perubahan strategi, struktur, proses, dan budaya dan melakukan adaptasi secara cepat.

Intinya, pengelola organisasi saat ini harus siap menghadapi tiga tantangan.  Tantangan pertama adalah persaingan yang semakin meningkat dalam memperebutkan sumber daya organisasi. Kedua, persaingan tersebut terjadi ditengah-tengah perubahan dunia.

Globalisasi, perubahan teknologi dan peristiwa tak terduga telah memberikan pertanda kepada dunia, bahwa perubahan berlangsung secara tidak terduga. Ketiga, perubahan lingkungan organisasi tidak dapat diprediksi.

Perubahan tersebut bisa antara lain dalam hal persaingan, preferensi pelanggan dan standar masyarakat, serta diperkenalkannya secara tiba-tiba peraturan baru yang berdampak pada organisasi. Intinya, satu-satunya kepastian dalam dunia yang berubah adalah bahwa perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari perubahan.

Pada kondisi tersebut, organisasi harus terus-menerus bersinergi dan menghadaptasikan praktek dan perilaku internal dengan perubahan eksternal mereka. Untuk itu, organisasi perlu mengidentifikasi lingkungan mereka secara kritis dan meresponnya. Dalam kaitan ini, respon yang tepat terhadap perubahan bisa membuat organisasi memiliki keunggulan kompetitif.  

Banyak organisasi gagal menanggapi perubahan lingkungan tersebut sehingga harus menanggung biaya kegagalan yang sangat mahal. Pada kebanyakan kasus, kecepatan dan kompleksitas menanggapi perubahan tersebut merupakan ujian bagi kemampuan bagi manajer dan karyawan dalam mengelola organisasi.

Ini karena sebagai pengelola, mereka harus mempersiapkan anggotanya untuk siap menghadapi dan beralih dari situasi yang selama ini digelutinya ke situasi yang baru yang mungkin tidak diketahuinya. Kondisi ini seringkali memunculkan ketidakpastian, ketegangan dan kecemasan di kalangan karyawan serta stakeholder lainnya.

Sudah sejak lama muncul perdebatan apakah PR perlu di-rebranding, paling tidak untuk menghindarkan diri dari stereotype bahwa praktisi PR serung melakukan spin dan membuat sesuatu menjadi cocok sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Pertanyaannya adalah apakah di era digital sosial seperti sekarang ini paradigm spin tersebut masih berlaku?

Pertanyaan tersebut, menurut Robert Phillips, penulis Trust Me, PR is Dead, muncul mengingat PR adalah gagasan Edward Bernays yang lahir pada zaman begitu berkuasanya kelembagaan, intermediasi dan hubungan media. Padahal saat ini, semua batasan-batasan itu menjadi tidak relevan. Saat ini terjadi pergeseran paradigma PR dari hubungan publik menjadi keterlibatan publik, sebuah refleksi dari dinamika realitas pada beberapa pemangku kepentingan (staleholder).

Namun, gagasan Phillips tidak hanya berhenti hanya sampai pada keterlibatan public. Phillpis berpendapat bahwa keterlibatan publik juga harus diganti dengan konsep baru yang disebut dengan kepemimpinan public yang memiliki dimensi aktivis, co-produced, citizen-centric dan mengutamakan kepentingan sosial.  Hal ini mencerminkan kebutuhan warga, bisnis dan pemerintah secara bersama-sama.

Premis utama dari buku ini adalah bahwa kini kini terjadi perubahan yang luar biasa di semua bidang kehidupan modern. Perubahan besar dalam masyarakat tersebut sebagian besar didorong media sosial. Selanjutnya perubahan tersebut mendorong perubahan dalam nodel transparansi. Perusahaan atau organisasi sekarang ditantang untuk membuat diri mereka lebih transparan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, public relations juga mengalami mengalami pergeseran yang sangat monumental yang menghasilkan era baru komunikasi dan harapan baru di kalangan konsumen. Dengan makin majunya teknologi dan pergeseran yang konstan dalam saluran komunikasi, ruang lingkup tradisional telah berubah drastis. Keterlibatan publik (public engagement) kini menjadi ungkapan yang mencoba untuk mendefinisikan dan mengeksplorasi lingkungan baru komunikasi tersebut.

Ketika CNN2 (sekarang dikenal sebagai HLN) diluncurkan pada tahun 1982, lahir siklus berita 24/7. Ketika kemudian muncul media sosial (Twitter, khususnya) siklus berita dengan model 24/7 yang sama namun makin tinggi kecepatan bak kecepatan cahaya yang memaksa praktisi PR untuk meresponnya dengan pesat.

Selain itu, perubahan media berita tradisional ke dalam mesin berita digital, mengaduk-aduk lebih banyak konten daripada sebelumnya. Pada saat bersamaan, konten kini lebih ringkas dan dibuat senyaman mungkin sesuai dengan karakter sosial-media. Generasi boomer dan Gen X kini harus mengakui bahwa rekan-rekannya generasi milenium seakan telah menyatu dengan media baru dengan cara yang jauh lebih otentik. Sebagai contoh, pada awal 2000-an, Facebook hanya sedang digulirkan ke kampus terpilih. Kini Facebook telah dimanfaatkan secara aktif oleh lebih dari 1,5 miliar pengguna.

Para ahli dan orang-orang di industry public relations telah mencoba dan mengajukan gagasan tentang definisi public relations. Disinilah letak kelenturan dari disiplin public relations. Meski banyak gagasan dimunculkan namun hingga kini pencarian dan perumusan definisi tersebut tetap cair dan selalu berubah.

Cutlip dan Center mendefinisikan public relations sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi. Definisi ini mencakup ide umum, akan tetapi tetap masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan hubungan tersebut. Disinilah disiplin public relations menjadi makin berkembang.

Dunia telah berubah. PR sudah mati, kata Phillips. Kenapa? Sebagian besar model bisnis dalam PR didominasi oleh bisnis konsultasi yang jaringannya makin lama makin membesar tetapi memiliki kecenderungan generalis. Akar filsafat yang menganggap bahwa konsultasi PR adalah menjual barang kepada konsumen, bukan menangani kebutuhan masyarakat, kini habis. Dunia yang transparan kini mulai memperlihatkan kelelahan atas kebohongan dalam manajemen pesan.

Sejatinya, PR telah memiliki tiga kali memimpin sebagai alat komunikasi pemasaran yang bagus dalam dua dekade terakhir. Setidaknya, PR sudah mengenali dirinya bahwa mereka butuh masyarakat, pemanfaatan media sosial dan data. Namun industri PR justru gagal bertransformasi untuk memahami pentingnya desain organisasi, dan merangkul data.

Ada beberapa hal yang membuat PR bakal mati. Pertama, dalam praktik PR masa kini, masih banyak dijumpai  perilaku top-down di dunia yang pada dasarnya sudah semakin datar. Saat berbicara, PR memposisikan dirinya seakan berada dalam suatu hierarki, padahal dia berada dalam jejaring.

Oleh karena memulai dari posisi yang salah, seringkali PR tidak mengenali domainnya sendiri dan semesta yang lebih luas mulai dari warga, perusahaan dan merek. Intinya adalah bahwa PR tidak bisa lagi mendiktekan dengan istilahnya sendiri. Ini karena pada dasarnya produk PR bukan lagi sekadar penyiaran atau pengeras suara atau mengelola pesan.

Masih banyaknya siaran pers yang tidak relevan menunjukkan adanya kebingungan di kalangan PR sendiri. Disini, menurut Phillpis, PR perlu membangun advokasi dan aktivisme dari dalam jaringan. Syaratnya, suara-suara orang-orang biasa perlu didengar. Selain itu, orang PR terlalu lama mengabaikan pentingnya desain organisasi dan implikasi dari evolusi. Masalah struktural lebih sering diabaikan yang ditunjukkan oleh cara mereka berkomunikasi.

Kedua, sisi akuntabilitas juga kurang diperhatikan. Ini ditunjukkan dengan masih kurangnya proses pengukuran dalam kebanyakan kegiatan PR. Tanpa pengukuran yang tepat, sudah tentu tidak ada akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, PR semakin terpinggirkan. Prinsip Barcelona yang berupa seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh industri PR untuk mengukur keberhasilan suatu kampanye PR, belum diadopsi secara universal. Padahal, prinsip itu sudah ditetapkan lebih dari lima tahun silam.

Pada akhirnya, kurangnya para talenta di PR akan membunuhnya. Saat ini, dalam dunia komunikasi yang progressif diperlukan pemikiran besar. Lord Chadlington, kepala eksekutif urusan luar kelompok PR global Huntsworth, telah menyuarakan kekhawatirannya bahwa saat ini PR kekurangan orang yang berbicara atau merancang perubahan.

Bakat-bakat mereka masih terlalu dangkal. Ujung depan industri ini masih kurang tercerahkan, dan para pemain industri besar yang sebagian besar didominasi perusahaan-perusahaan multinasional terjebak oleh model bisnis yang memaksa mereka untuk menjual lengan dan kaki daripada berinvestasi untuk mendapatkan talenta baru.

Ancaman-ancaman itu diperburuk oleh tren global yang dalam beberapa tahun terakhir ini signifikan.
Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga utama dalam ekonomi Barat - keuangan, bisnis, media dan pemerintah - telah runtuh.

Paling tidak karena munculnya pemberdayaan individu, yang melihat kekuasaan bergeser dari negara untuk warga negara; majikan kepada karyawan; perusahaan kepada konsumen. Aktivis muncul di mana-mana - termasuk aktivis pemegang saham institusional, yang, menurut laporan Financial Times pada akhir 2013, naik lima persen dalam 12 bulan.

Dunia baru ini jauh dari situasi saat awal berkembangnya profesi PR. Hari-hari optimistisi seperti di era Bernays, Dan Edelman dan Harold Burson kini surut. Transparansi adalah suatu keharusan. Spin sudah mati. Etika, nilai-nilai dan perilaku, bukan pernyataan misi, menyediakan kerangka kerja bagi komunikasi masa depan. Lembaga kini dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan melalui tindakan bukan kata-kata. Persoalannya adalah PR masih terlalu sibuk berbicara, tidak bertindak, dan konsultan PR sering memberi saran kepada klien untuk melakukan hal yang sama.

Akibatnya, sering terdengar beberapa kesalahan dalam kegiatan CSR misalnya dan terus menempatkan kepatuhan dalam konteks perilaku yang baik yang didorong nilai perusahaan dan sosial. PR telah disalahgunakan dan merasakan kelelahan yang amat sangat ketika harus mempertahankan kepercayaan.

Disini Phillpis mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan bukan merupakan fungsi dari PR. Kepercayaan bukan sekadar berupa pesan. Kepercayaan merupakan hasil dari sebuah tindakan, baik percakapan atau perilaku.

Kepercayaan merupakan sesuatu yang kompleks yang terbangun dari beberapa elemen yang rapuh. Menurut Phillips tidak ada tindakan tunggal yang bisa membangun dan mempertahankan kepercayaan. Tak ada peluru perak yang bisa dibidikan untuk mengatasi masalah defisit kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan perjuangan keras, dan susah payah setiap hari. Bukan dengan kata-kata melainkan dengan tindakan.

Jika kepercayaan adalah hasil yang diinginkan, maka PR bukanlah solusi yang pas. Beberapa perusahaan ramai-ramai memamerkan kredensial CSR mereka. Kegiatan itu tidak ada artinya kalau dalam kesahariannya mereka berlaku tidak adil?

Sudah tentu mereka lebih baik disarankan untuk menangani masalah-masalah substantif: upah yang rendah, kondisi kerja ilegal, dan artifisial dan perdagangan yang tidak adil berupa harga rendah yang ditawarkan kepada pelanggan. Organisasi yang cerdas menjadikan salah satu tersevut untuk segera ditangani dan kemudian memilih untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan stakeholder di sekitar perubahan transformasional secara nyata dan penting.

Disini Phillpis mengajukan argument bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan public. Ini karena kepemimpinan publik membingkai komunikasi ke dalam pemberdayaan individu sehingga mampu menjadi penggerak tindakan dan menciptakan kepercayaan. Sebab bagaimanapun perlu disadari bahwa persepsi dengan kepercayaan itu sendiri telah bergeser makin tinggi.

Dipicu oleh teknologi, kekuasaan kini terus bergeser dari negara ke warga masyarakat, dari majikan kepada karyawan, dari perusahaan kepada konsumen. Aktivis kemasyarakatan hari ini melihat kekuasaan dan pengaruh yang asimetris. Karena itu disinilah perlunya praktisi PR bertemukan dengan aktivisme dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka.

Krisis keuangan global telah mempertontonkan gambaran perpecahan antara perilaku politik dan ekonomi di Barat. Masalah itu sebenarnya sudah berlangsung selama satu dekade sebelumnya. Dorongan terus menerus konsumerisme dalam bisnis dan pemerintah, mempromosikan ambisi egois yang bisa mengancam kesejahteraan manusia dan planet ini.

Kepemimpinan publik menghormati dunia seperti itu, bukan dunia sebagaimana yang sudah berlalu. Ini merupakan ciri dari kepemiminan yang berjiwa sosial karena itu gagasannya selalu muncul dari dan di antara orang-orang lainnya. Kepemimpinan itu juga demokratis karena memberikan suara untuk semuanya. Juga bersifat progresif karena transformatif atau meratakan hierarki dan merangkul jaringan. Ini adalah dalam suatu jaringan bahwa perubahan besar selalu bisa terjadi.

Membaca buku ini, muncul dalam pikiran saya bahwa kematian PR digunakan Phillpis disini melambangkan kematian yang tidak bisa dielakkan karena masih dominannya praktik-praktik tradisional, makin banyaknya gangguan yang harus dihadapi industri dan pelaku PR, disiplin dan sebagai. Kematian karena masih diterapkannya cara-cara tradisional tersebut juga diakibatkan karena terjadi pergeseran semisal dalam menyelesaikan sesuatu orang kini cenderung menggunakan diplomasi ketimbang hukum.

Perkembangan teknologi telah menggeser banyak hal. Kekuasaan kini bergeser dari negara ke kota, majikan bergeser ke karyawan, dan bila dulu perusahaan yang bisa menentukan selera konsumen kini konsumen yang menentukan kebijakan perusahaan. Ini merupakan ciri-ciri makin berdayanya konsumen. Akibatnya, hubungan antara kekuasaan dan pengaruh menjadi asimetris dan kepercayaan menjadi rapuh sehingga banyak upaya untuk mengendalikannya menjadi sia-sia.
 
Dalam situasi seperti itu, public relations seakan tidur tapi berjalan di tepi jurang sehingga bila salah dalam melangkah bisa terjerumus. Tidak hanya public relations, industry lainnya juga dalam situasi yang sama. Intinya adalah bahwa semuanya akan mati kecuali yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Disinilah peran public relations. Ia harus mendorong mereka yang kurang memiliki kecepatan dan ketepatan dalam melakukan perubahan sehingga mampu mengimbangi daya adaptasi terhadap perubahan seperti yang dilakukan orang lain.

Industri public relations telah banyak disalahtafsirkan dan kepercayaan menjadi semacam penyakit yang melelahkan bagi para pelakunya. Namun orang masih mengharapkan public relations sebagai cawan suci bagi merek dan organisasi. Meski harus diakui bahwa kepercayaan bukanlah fungsi PR. Ini adalah hasil, dan bukan sebuah pesan. Kepercayaan diwujudkan dalam perilaku yang mendalam, kompleks, rapuh dan harus diperjuangkan setiap hari dengan susah payah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata.

Perubahan waktu tidak akan pernah membuat orang bisa kembali ke kepercayaan lama. Karena itu diperlukan strategi baru yang berbicara kepada dunia besok, bukan dunia kemarin. Ini berarti orang harus lebih memperhatikan dan menyampaikan pesan komunikasi masa depan.

Trust Me, PR is Dead adalah bagian-analisis dan bagian polemic tentang masa depan. Ini mencakup hampir 200 anekdot dan cerita dari praktisi garis depan serta wawancara dengan tokoh-tokoh bisnis utama, politisi dan komentator - dan banyak rincian, studi kasus perusahaan dan gerakan yang sangat beragam mulai dari Unilever, Novo Nordisk, John Lewis Partnership, Handelsbanken , Patagonia, Mondragon, 38 Degrees hingga Porto Alegre. Buku ini juga memaparkan praktek yang baik dan buruk dengan contoh-contoh perusahaan global.

Dalam Trust Me, Phillips – bekas CEO EMEA of Edelman -- salah perusahaan PR terbesar di dunia - menyebut akhir dari industri PR dan mendukung model kepemimpinan dan nilai-nilai public baru. Di buku ini, Phillips menceritakan pengalaman para frontliner dan dua puluh lima tahun pengalamannya di puncak perusahaan PR, mulai dari kampanye 'Hello Boys' Wonderbra hingga berbagi panggung dengan para CEO dan perdana menteri, serta pengalamannya dalam menghadapi berbagai usaha untuk mengakhiri monarki Inggris.

Pada bagian ini (halaman 141-145) Phillpis menceritakan pengalamannya tentang upaya mengakhiri pemerintahan monarkhi di Innggris. Bagi Phillips system monarki Inggris merupakan jangkar bagi para elit tua dan tradisional. Mengutip pendapat Hillary Mantel, monarki Inggris merupakan lembaga yang sudah tidak relevan lagi dengan kemauan bangsa yang ingin tumbuh dan maju. Namun demikian, sistem ini masih terus berlangsung setidaknya telah dijadikan bahan cerita meski public mengetahui bahwa biaya untuk mencipatakan itu sangat mahal.

Pandangan ini yang mempengaruhi pemikiran Phillpis tentang karyawan aktivis. Baginya, perusahaan bukan hanya sekadar memproduk barang atau jasa. Namun perusahaan harus memberi manfaat atau nilai pada public. Dalam konteks ini, menurut Phillpips, perusahaan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Phillpis, perusahaan memiliki karyawan. Karyawan memiliki opini dan jejaring sosial baik yang memiliki kesamaan hobi seperti sport, pornografi dan sebagainya. Mereka juga ingin mengekpresikan pendapatnya.

Karyawan juga ingin membangun dan bisa membangun koalisi dengan karyawan lainnya. Di sisi lain harapan karyawan juga berubah dari waktu ke waktu. Meningkatnya rasa ketidakamanan dalam pekerjaannya, melebarnya jurang pemisah antara pension dan upah yang diterima menurunkan loyalitas terhadap perusahaan. Ini tentu menjadi tantangan bagi perusahaan. Serikat pekerja harus mencermati fenomena ini. Karena itu mereka harus membangun hubungan dengan para aktivis.

Di sisi lainnya, karyawan juga mengharapkan perusahaan untuk bisa memberikan kontribsui secara sosial. Para karyawan – terutama kaeyawan dari generasi millineal yang terkoneksi dengan lingkungannya, dan berpikir sebagai aktivis -- menuntut perusahaa untuk lebih beisa berperan secara sosial. Karena itulah perusahaan hatrus memikirkan bagaimana caranya mereka mengorganisasikan mereka untuk menunjukkan public value ke luar perusahaan.

Buku Trust Me, PR is Dead meski secara eksplisit tidak terlalu banyak membahas masalah PR, namun semua ilustrasi yang ditampilkan mendukung hipotesis dia tentang matinya PR bila tidak melakukan perubahan. Bahasan mulai dari soal politik hingga ekonomi saya kira masih releb]van dengan tesis dia tentang kematian PR, meksi harus diakui terkadang lepas dari konteks PR.

Menariknya, buku ini menawarkan model baru kepemimpinan public dan metrik akuntabilitas berdasarkan public value. Menurut buku ini, kepemimpinan publik ditandai oleh aktivis, co-produced, berpusat pada warga dan menomorsatukan masyarakat.

Yang juga menarik, buku ini menawarkan perlunya demokrasi sosial yang baru, di luar dari sekadar dalam bentuk bentuk kebebasan seperti yang terjadi di media sosial, setidaknya itu berlaku di tempat kerja. Konstruk itu terkesan politis namuan menjadi relevan manakala melihat fenomena sekaran yang dihgerakkan oleh perkembangan media sosial yang mengarahkan bahwa hierarki komunikasi kini makin luntur dan menjadi datar.

Demokrasi sosial diperlukan karena kekuasaan sebenarnya berasal dan diantara orang-orang yang ada secara nyata, dan demokratis karena memberikan suara untuk semua bukan untuk seseorang. Dalam konteks ini, kepemimpinan publik seyogyanya dikembalikan pada tujuan semula dengan inti bahasan dan bisnis yang mengedepankan faktor kepercayaan.

Kepemimpinan publik merupakan kepemimpinan yang mencerahkan untuk mempromosikan partisipasi dan kebebasan diatas kontrol dan mendorong orang untuk berpikir serta berperilaku sebagai layaknya para aktivis sosial itu sendiri. Pemimpin publik memfasilitasi aktivitas orang lain, yang secara efektif co-producing kepemimpinan.

Perusahaan masa depan secara de facto adalah sebuah gerakan sosial sehingga fungsi komunikasinya adalah membangun jaringan komunitas yang sangat terhubung, yang masing-masing pelakunya terdiri atas orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Bila konsep ini maka Corporate Social Responsibility konvensional tidak dibutuhkan lagi.

Model baru dari Public Leadership diukur melalui Nilai Publik. Gagasan ini mengingatkan orang pada gagasan Aristoteles tentang Common Good dan pengembangan dari gagasan professor dari Harvard,  Michael Porter tentang Shared Value. Intinya, menurut Phillips, setiap organisasi memiliki versi yang unik - dan manifesto sendiri. Ini karena Nilai Public itu dihasilkan bersama dari rembugan para para   karyawan, pelanggan dan stakeholder lainnya.

Ini bisa menjadi jangkar akuntabilitas kepada orang banyak orang. Sebuah bank yang berpikir dalam konteks memghasilkan nilai public (public value) misalnya, sudah tentu akan dengan cepat membahas tantangan kalau-kalau mereka menjadi sebuah institutsi yang "tidak berguna secara sosial." Pada sisi lainnya, pemikiran public value juga menjadi penentu kerangka kerja yang lebih baik untuk pengambilan keputusan secara etis dan terpercaya.

Buku Trust Me, PR is Dead menangkap kisah-kisah dari berbagai industri yang tampaknya tidak menyadari bahwa dirinya sekarat menghadapi kematiannya. Selain PR, dalam buku ini, Phillpis juga  menyoroti kematian yang tak terelakkan dari banyak industri tradisional yang dikumpulkannya dari media untuk penerbitan dan partai-partai politik, diplomasi untuk komunikasi internal dan, yang paling penting, kepemimpinan itu sendiri.

Pada era pemberdayaan individu seperti sekarang ini, kekuatan bergeser dari negara ke kota; majikan kepada karyawan; korporasi ke konsumen. Kekuasaan dan pengaruh telah menjadi asimetris. Kepercayaan menjadi begitu rapuh dan upaya mengontrolnya menjadi pekerjaan yang sia-sia.

Seirama dengan berjalannya waktu, PR dan banyak industri lama segera berakhir. Namun, Phillpis optimistis bahwa ada upaya untuk menjawab pertanyaan, “Jika semuanya sudah mati, lalu apa yang datang berikutnya?" Disinilah aktivis, kejujuran secara radikal dan transparansi harus menjadi jantung bisnis dan politik saat ini.


Membangun Perusahaan yang Punya Empati Pada Kemanusiaan




Diam-diam teknologi telah menyabotase keakraban sosial yang banyak berkontribusi bagi kemajuan merek atau perusahaan. Inovasi teknologi dan pemangkasan biaya yang berlangsung tanpa henti kini mendorong pendulum komunikasi kearah ketergantungan perusahaan pada IT secara tidak sehat, mengikis keterlibatan personal, menciptakan jarak, dan merusak keselarasan.

Ambil contoh di bisnis retail misalnya, orang mungkin berpikiran bahwa penggunaan robot tentu akan membuat layanan lebih cepat, akurat dan lebih murah dari pada bila layanan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Pertanyaannya adalah apakah investasi untuk layanan robot baik? Kalau tidak apakah hal itu perlu dihindari? Bagaimana bila pesaing Anda berinvestasi dengan layanan robot?

Buku the Empathic Enterprise ini mencoba mengingatkan perkembangan teknologi yang makin luar biasa kini. Buku ini juga sekaligus menyediakan peta jalan untuk meninkatkan kemitraan antara manusia dan mesin, menelusuri sejarah, membangun simbiosis dan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara manusia dan mesin tersebut secara lebih baik.

Menemukan keseimbangan yang tepat antara teknologi informasi dan sentuhan manusia merupakan tantangan yang menarik untuk bisnis dan organisasi di seluruh dunia saat ini. Dulu orang tak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang yang mengalami ketergantungan on-line. Tak pernah terbayangkan betapa banyaknya orang pintar dan banyaknya mesin canggih yang digunakan untuk memanfaatkan pengalaman pelanggan. Inovasi terus-menerus dan berkembangnya selera masyarakat membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengalaman ini secara akurat.

Cara-cara lama tak bisa lagi diandalkan untuk mendapatkan pengalaman tadi. Perusahaan atau merek harus menciptakan sentuhan keseimbangan untuk membangun keterlibatan. Di sisi lain, mempertahankan karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya juga memerlukan pola pikir baru, pendekatan yang berdasarkan pada penyebaran empati pribadi secara lebih trampil.

Diakui atau tidak, diberdayakan konsumen oleh teknologi digital telah mengubah wajah bisnis internasional. Teknologi mobile yang makin membuat konsumen semakin lincah namun sering berubah-ubah, mendorong dunia menuju ke era ekonomi berbasis permintaan 24 jam sehari tujuh har seminggu. Dunia seakan tiada pernah istirahat.

Inovasi dan tekanan biaya membuat solusi bisnis berbasis IT semakin menarik. Namun demikian, banyak ahli menegaskan bahwa sentuhan manusia dan empati masih penting guna mencapai keberhasilan secara komersial yang berkelanjutan.

Lalu bagaimana harus menyeimbangkan teknologi dan sentuhan di dunia digital seperti sekarang ini? Teknologi digital adalah pedang bermata dua yang memfasilitasi transaksi perusahaan dan komunikasi. 

Ketidakseimbangan perkembangan teknologi dengan konektivitas manusia, dapat mengikis kepercayaan, keterlibatan, dan hubungan yang penting untuk mendapatkan kesuksesan. Dalam konteks ini, setiap perusahaan, besar dan kecil, perlu untuk mengatasi kesenjangan yang diciptakan oleh pelukan semakin kuat dari IT dan kebutuhan eksternal dan internal untuk kontak manusia. Organisasi memang harus memanfaatkan teknologi, namun hal itu harus disertai dengan komitmen strategis untuk tetap memanusiakan manusia pada berbagai tingkat di zaman digital kini.

Lalu bagaimana menemukan keseimbangan antara teknis dan humanis? Dari sudut pandang  "Machinist", pecinta teknologi dan orang-orang di departemen IT cenderung mengadopsi teknologi secepatnya. Menurut mereka, penyebaran teknologi membawa banyak manfaat bagi perusahaan.

Secara kuantitas, banyak  manfaat yang bisa diperoleh melalui pengembangan ICT. Ini antara lain, ICT bisa mengurangi kesalahan, mengurangi biaya - termasuk biaya tenaga kerja, rantai pasokan yang lebih efisien, menghubungkan tim virtual dan pekerja jarak jauh, kecepatan dan efisiensi untuk layanan pesanan pelanggan, dan berjalan sesuai dengan prosedur.

Sementara itu dari sudut pandang humanis, mereka berpendapat bahwa menjadi terhubung tidak menjamin sebuah hubungan. Mengotomatisasi perintah dan pelacakan tidak selalu bisa diterjemahkan dengan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Bahkan, call center otomatis dan portal web telah benar-benar membuat orang-orang terjebak dalam dimensi angka, sering terjebak dalam lingkaran menekan tombol yang tidak pernah memberikan jawaban, atau keterlibatan yang orang butuhkan.

Dulu Lokasi...Lokasi...Lokasi, Tapi Kini Justru Jadi Beban Bagi Pengecer


Selama bertahun-tahun, di bisnis retail – juga resto dan bisnis lainnya -- melekat anggapan bahwa lokasi toko merupakan satu factor paling penting. Namun sekarang, ketika teknologi mobile jauh berkembang paradigma itu mulai diragukan. Saat ini, dengan teknologi mobile dan internet, orang bisa bertransaksi dimana saja tanpa ada batasan wilayah. Lokasi kini bukan lagi menjadi suatu kewajiban bagi pembeli untuk mendapatkan kebutuhannya.
Pergeseran di teknologi digital inimemang mempengaruhi setiap industry. Namun sampai beberapa waktu lalu, pergeseran ini masih belum dirasakan benar dampaknya oleh industry rtel. Orang masih beli atau mendapatkan kebutuhannya di toko fisik. Namun belakangan inovasi dan ekspansi Google, Facebook, Amazon dan Alibaba dirasakan telah memberikan kesejahteraan bagi setiap konsumen di setiap bagian dari rantai pasokan ritel. Hasilnya: Tidak ada perusahaan yang tidak ditinggalkan tanpa cedera - termasuk Wal-Mart sekalipun.
Februari 2016, CEO Sears Edward Lampert bersurat kepada pemegang saham. Ini suratnya memaparkan terjadinya gelombang perubahan dalam lingkungan bisnis eceran yang kini makin kompetitif.  "Tahun 2015 terbukti menjadi tahun perubahan sebagai dampak [digital]... Dampaknya telah menyebar lebih luas ke pengecer yang sebelumnya terbukti relatif kebal terhadap pergeseran tersebut, " tulis Lampert yang juga CEO Sears dan Kmart itu. "Walmart, Nordstrom, Macy, Staples, Whole Foods dan banyak lainnya telah merasakan dampak dari perubahan kompetisi dengan masuknya pemain disruptive baru baik secara online dengan model bisnis baru."
Menurut The Wall Street Journal, pada musim liburan akhir tahun lalu, penjualan pengecer turun drastic dibandingkan dengan liburan yang sama pada tahun sebeleumnya. Penjualan Sears dan Gap turun 7%, dan Macy’s turun 4,3%. Sementara itu, toko-toko Wal-Mart di AS hanya menikmati kenaikan penjualan sebesar 0,6% yang berarti bisa disebur stagnan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Kohl hanya naik sebesar 0,4%. Selama semester pertama tahunini, penjualan terus stagnan. Pada Juli lalu, penjualan ritel AS, menurut Departemen Perdagangan AS, mendatar. Hanya penjualan mobil dan e-commerce yang naik masing-masing 1,1% dan 1,3%. Lainnya naik paling tinggi 0,3% atau negatif.
Lampert mengakui bahwa sejauh ini, tanggapan terhadap pesaing digital ini bervariasi. Namun demikian, menurut Lampert, polanya bisa dideteksi dengan makin maraknya merger (Office Depot - Office Max -  Staples, Walgreens - Rite Aid), usaha patungan (CVS- Pharmacy), keluar dari pasar atau tutup (Target Kanada, dan Tesco’s Fresh and Easy), divestasi perusahaan (Safeway , Saks), kebangkrutan (RadioShack, Wet Seal, American Apparel, Sports Authority), pengaturan sewa beli yang unik (Finish Line-Macy, Best Buy-Macy, Sephora-JC Penney) dan spin-off aset (Toko Sears).
Masing-masing strategi tersebut seakan mengumumkan kepada public bahwa mereka kini telah berupaya keras mengurangi dampak dari gelombang pasang platform digital dan jaringan virtual yang terjadi belakangan ini. Bisa jadi strategi tersebut berjalan, namun yang pasti sampai sekarag masih belum menunjukkan hasilnya. Ini karena pada dasarnya tsunami digital tidak akan bisa diatasi dengan taktik 'fisik saja'. Strategi fisik dan keuangan hanya sekadar kegiatan 'menempel dan merajut' sekaligus mencerminkan semangat tradisional (non-e-commerce) untuk memacu pertumbuhan penjualan di bisnis eceran.
Dalam suratnya, Lampert juga mengakui sulitnya bersaing dengan perusahaan digital disruptive itu. Perusahaan ini, menurut Lampert, menciptakan model bisnis baru atau beradaptasi dengan yang lama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mendasar dalam teknologi, lanskap kompetitif, kebijakan pemerintah dan peraturan, atau tren makro yang berfokus pada layanan pelanggan mereka dengan cara baru. Beberapa orang mungkin telah mendengar tentang Uber lima tahun yang lalu dan memandangnya dengan sebelah mata. Sekarang Uber sekan telah masuk ke dalam dan seakan menjadi bagian dari setiap rumah tangga.
Seperti yang telah dilaporkan, perusahaan inibaru saja menaikkan modalnya menjadi  $ 10 miliar karena mulai beroperasi pada valuasi yang semakin tinggi, yang dalam beberapa kasus itu bisa bernilai lebih dari $ 50 miliar.  Dalam sebuah lingkungan di mana perusahaan baru seperti Uber dapat meningkatkan modal yang hampir tak terbatas, implikasinya bagi perusahaan yang lebih tua harus ditangani dengan standar yang sangat berbeda manakala masuknya bisnis baru itu mengganggu profitabilitas perusahaan dan regulasi.
Lampert juga mengatakan bahwa alokasi modal yang mengutamakan aset fisik seperti toko kini berpotensi menjadi sebuah halangan utama bagi pertumbuhan dan nilai bisnia. Dalam kasus Sears,  modal telah difokuskan untuk pembanguan toko fisik. Kini langkah tersebut diakuinya sebagai kesalahan karena dengan membangun toko fisik, Sears justru kehilangan proposisi, menjadi sumber keterbatasan  dan menghambat perekrutan tim terbaik dengan keterampilan digital yang saat ini justru sangat dibutuhkan. Sebaliknya, Amazon dan bisnis versi web lainnyanya tumbuh lebih cepat, dengan aset fisik jauh lebih sedikit, karena pelanggan kini lebih senang berbelanja melalui website, smartphone dan tablet.

Wal-Mart, jaringan retail terbesar dan salah satu jaringan ritel paling sukses, mulai mengurangi toko fisiknya di seluruh dunia sebagai upaya menyeimbangkan investasi dari fisik ke arah digital. Pembelian terbaru perusahaan Jet.com senilai lebih dari $ 3 miliar merupakan bukti adanya keinginan untuk menyeimbangkan pengeluaran untuk memastikan keberhasilan jangka panjang mereka. Semua itu merupakan isyarat jelas bahwa Wal-Mart sekarang mengakui kebutuhan dari bantuan dari luar untuk menjamin poros model bisnis, setting panggung (kolaborasi) yang memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sekadar informasi, tahun lalu, Walmart hanya 3% penjualannya yang dari e-commerce ($ 14 miliar dari $ 482 miliar).

Kamis, 11 Agustus 2016

Mengapa Perusahaan Perlu Membangun Kemitraan dengan NGO?


Dalam beberapa tahun terakhir, non-governmental organization (NGO) semakin profesional dalam kegiatan mereka. Mereka aktif melakukan kampanye advokasi untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi dan strategi komunikasi yang canggih, semisal memanfaatkan jaringan media sosial dan jaringan media konvensional. 

Mereka juga melakukan tekanan kepada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa NGO melakukan tekanan pada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melalui upaya mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak, legislator, pemerintah daerah, dan melalui media.

Dalam memperkuat pesan kampanyenya, NGO sekarang juga semakin canggih. Penelitian atau pengamatan langsung yang mereka lakukan memperkuat pandangan bahwa tanggung jawab sosial serta lingkungan merupakan isu utama bagi masyarakat. Dengan kata lain, kampanye advokasi yang mereka lakukan didukung dengan data hasil penelitian, baik pengamatan, percobaan atau wawancara dengan orang yang berkaitan dengan isu yang ingin diangkat sehingga kemungkinan besar bisa mempermudah dan meningkatkan kesadaran publik, menghasilkan dukungan publik dan mempengaruhi pembuat kebijakan.

Mereka juga menampilkan wajah baru dalam aktivitasnya yakni dengan melibatkan publik dengan menggalang setiap orang untuk melakukan atau mendukung kampanyenya. Misalnya dengan melakukan penjualan atau pembagian kaos, souvenir dan sebagainya. Perkembangan teknologi baru semakin memperkuat kemungkinan kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa untuk membuat pesan mereka semakin mudah menjangkau dan didengar melalui penggunaan alat yang bisa diakses secara elektronik seperti berita, e-mail, sms, klaim hukum dan aksi tersebut. Teknologi internet dan telekomunikasi mobile, tidak hanya membantu mengatur, juga membantu untuk menginformasikan segala sesuatu tentang kegiatan mereka.

Saat ini, semakin banyak pengelola perusahaan yang mengakui bahwa isu-isu lingkungan dan sosial dapat memberikan manfaat komersial bagi perusahaan  -- mulai dari untuk menjadi atribut yang membedakan produk hingga memotong biaya. Karena itu, kinerja lingkungan semakin dilihat sebagai isu kompetitif dan strategis bagi perusahaan. Selain itu, hubungan dengan NGO berkontribusi bagi perusahaan dalam membangun sistem radar peringatan dini dari masalah risiko yang berpotensi merusak.

Salah satu contoh hubungan antara perusahaan-NGO adalah kemitraan antara IKEA dan Greenpeace sebagai bagian integral dari stratei bisnis untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Sebagai pengecer furniture terbesar di dunia, sebelum 1991, IKEA banyak mendapatkan kritikan:  
• Pada pertengahan 1980-an, IKEA dituntut oleh pemerintah Denmark atas pelanggaran peraturan tentang emisi maksimum formaldehid.

• Menjadi sasaran demo NGO di Jerman yang memprotes penggunaan klorin dalam proses pemutihan pulp untuk katalog IKEA. NGO juga keberatan karena pembuatan katalog tersebut membutuhkan sejumlah pohon yang ditebang.
• Menjadi target kampanye vokal Greenpeace karena dituduh berranggung jawab atas penebangan pohon kayu dari hutan alami.

Dalam upaya untuk memperbaiki masalah lingkungan yang dihadapi, IKEA menghubungi Greenpeace untuk mengembangkan kemitraan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Seperti diketahui, di Eropa, NGO dianggap oleh publik sebagai lembaga yang jauh lebih bisa dipercaya daripada bisnis dalam hal kesehatan lingkungan dan masalah sosial. Dari sisi ini, perusahaan mendapat manfaat karena NGO juga mengkomunikasikan bahwa perusahaan telah memnuhi standard pengelolaan hutan secara bertanggung jawab.

Karena itu, ada gagasan bahwa hubungan kerja yang efektif antara NGO dan bisnis dapat mendukung kredibilitas dan meningkatkan reputasi perusahaan. Pada tahun 2000, bangunan-produk raksasa Home Depot, Inc. – raksasa jaringan toko bahan bangunan, menjalin hubungan dengan Forest Stewardship Council (FSC). Tujuannya adalah untuk kerjasama  memilih dan memasarkan bahan bangunan dari hasil hutan yang dipanen dengan teknik bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesepakatan ini mengakhiri perdebatan panjang dan penuh kebencian. FSC menuduh Home Depot dan pedagang (pemasok Home Depot) bahan bangunan lainnya sebagaiperusak lingkungan.

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang bertanggung jawab. Ini antara lain dilakukan dengan menetapkan standar pada hasil hutan, melakukan sertifikasi dan label bahwa produk itu ramah lingkungan.

Aliansi ini membantu Home Depot bisa mengklaim bahwa teknik pemasaran yang mereka lakukan adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga menyelaraskan kepentingannya dengan kelompok-kelompok lingkungan dan dengan pelanggan yang menginginkan kualitas tetapi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Hubungan ini juga bisa membantu Home Depot membela kebijakan pemasaran mereka terhadap serangan yang lebih radikal dari Rainforest Action Network.

Perusahaan bahan bangunan lainnya (Wicke’s, Lowe’s, and Anderson Corporation – sebuah perusahaan raksasa khusus jendela-bangunan) bergabung ke dalam koalisi ini untuk memenuhi standar lingkungan FSC. Organisasi-organisasi ini terlibat dalam komunikasi dua arah untuk bersama-sama membuat keputusan. Proses ini bisa membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, menunjukkan komitmen lingkungan, bersikap kooperatif, mengadopsi kompatibel pandangan / pendapat, dan berkomitmen untuk mendukung pasar global untuk bahan bangunan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Setelah perjanjian ini telah tercapai, public relations bisa menggunakan hubungan media menyebarkan informasi tentang perjanjian, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan mengurangi kritik aktivis. Perjanjian ini memperkuat reputasi Home Depot sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu bisa menjadi nilai tambah bagi image FSC sebagai advokat untuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.